Status Gempa Lombok Diminta Ditingkatkan Jadi Bencana Nasional

Australia Tawarkan Bantuan Tangani Korban Gempa Lombok (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah meningkatkan status gempa Lombok menjadi bencana nasional karena sudah ratusan warga yang menjadi korban.

Selain itu, banyak infrastruktur dan sarana publik rusak, sehingga bantuan harus diupayakan secara maksimal.

“Kita melihat pemerintah belum menjadikan gempa Lombok sebagai bencana nasional. Padahal dengan jumlah korban yang mencapai ratusan, dan banyaknya infrastruktur yang rusak, sudah selayaknya musibah ini statusnya menjadi nasional,” kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/8/2018).

Dia mengatakan, gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah terjadi lebih dari 800 getaran bahkan telah terjadi dua kali gempa terbesar yang dirasakan masyarakat, yakni 6,4 Skala Richter pada 29 Juli dan 7 Skala Richter pada 5 Agustus. Menurut dia, gempa di NTB itu telah menimbulkan banyak korban yaitu tercatat 381 orang meninggal dunia sehingga peningkatan status menjadi bencana nasional diharapkan agar penanganan yang dilakukan bisa lebih cepat dan maksimal.

“Saya menilai jika penanganan tidak dilakukan secara maksimal, selain berdampak kepada masyarakat NTB, namun juga dunia pariwisata,” ujarnya.

“Saya menilai jika penanganan tidak dilakukan secara maksimal, selain berdampak kepada masyarakat NTB, namun juga dunia pariwisata,” ujarnya.

Dia mengatakan, beberapa kawasan di NTB sedang diperkenalkan sebagai destinasi pariwisata halal, misalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika bahkan Gili Trawangan pun sudah dikenal luas. Taufik mendorong pemerintah mengupayakan penanganan yang terbaik untuk Lombok.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat saat ini mencapai 387 orang.

“Diperkirakan jumlah korban meninggal akan terus bertambah karena masih ada korban yang diduga tertimbun longsor dan bangunan roboh,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo, Sabtu (11/8/2018).

Previous articleKetua DPR Minta Akhiri Saling Ejek di Ruang Publik
Next articleDPR Minta Segerakan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Lombok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here