Ternyata, Gedung di Sudirman-Thamrin Tak Penuhi Standar Pengelolaan Air Tanah

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Benny Agus Chandra

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebutkan bahwa dari sekian banyak gedung-gedung yang terdapat di kawasan Jalan Sudirman – Jalan MH Thamrin, ternyata hampir semuanya tidak memenuhi standar pengelolaan air tanah.

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Benny Agus Chandra mengungkapkan bahwa hanya ada empat gedung yang memenuhi standar, yakni Hotel Mandarin Oriental, Le Meridien, Menara Astra, dan Sultan Residences.

Selain keempat gedung tersebut, terdapat 41 gedung yang sudah memiliki rencana untuk memperbaiki standar pengelolaan air tanah, kemudian 24 gedung sedang menjalani prosesnya. Namun, ada 5 gedung yang masih membandel.

Lima gedung yang tidak menggubris alias belum menindaklanjuti laporan pelanggaran sumur resapan di areanya tersebut yakni Gedung Sinarmas Land, Sampoerna Strategic Square, Plaza Sentral, Davinci Tower, dan Wisma Kosgoro.

“Yang belum Sinarmas, Sampoerna, Plaza Central, Davinci, Wisma Kosgoro. Akan kami terbitkan peringatan kedua. Bila tak punya niat baik memperbaiki, kami tindak sesuai ketentuan,” ujar Benny di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Jakarta Timur, Senin (8/7/2018).

Dia pun menyesalkan sikap pengelola gedung-gedung tersebut yang belum pernah sama sekali melakukan konsultasi dengan Pemprov DKI terkait pelanggaran mereka. Berbeda dengan gedung lainnya yang sudah berkonsultasi dan mulai membuat rencana perbaikan.

Untuk Wisma Kosgoro, Benny menuturkan pihak pengelola memiliki rencana untuk membangun gedung baru. Atas dasar itu, pihak Pemprov DKI akan berupaya mencegat pengelolanya saat tahap pengajuan izin.

Sementara untuk gedung lainnya, kata Benny, pihak pengelola gedung sama sekali belum pernah mengikuti konsultasi yang dilakukan Pemprov DKI. Bahkan, lanjutnya, pihak pengelola gedung juga belum membuat rencana aksi perbaikan.

Dia lantas memberi apresiasi terhadap keempat gedung yang telah memenuhi standar itu. “Ini diharapkan jadi acuan bersama, baik pemerintah, pemilik bangunan, dan masyarakat. Empat gedung yang sudah memenuhi ketentuan itu akan tetap kami pantau” tegas Benny.

Untuk diketahui, pihak Pemprov DKI saat ini memang tengah menggencarkan inspeksi terhadap bangunan-bangunan yang tidak memenuhi standar penyediaan sumur resapan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan pemanfaatan air tanah.

Inspeksi terhadap bangunan di kawasan Sudirman-Thamrin itu telah dilakukan pada 12-21 Maret lalu. Saat ini, inspeksi juga tengah dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang berada di kawasan JIEP Pulogadung dan di kawasan industri Daan Mogot yang dilakukan pada 9-21 Juli.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, pengelola yang tidak memenuhi syarat-syarat pendirian gedung yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan akan dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin.

Pasal 1 ayat 28 Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau juga menyatakan, sumur resapan air hujan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat penutupan permukaan tanah oleh bangunan gedung yang disalurkan melalui atap, pipa talang, maupun saluran.

Editor: Risman Septian

Previous articleAkibat Cuaca Dingin Harga Ayam dan Telur Naik
Next articlePemerintah Luncurkan Perizinan Terintegrasi OSS Gantikan PTSP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here