Jakarta, PONTAS.ID – Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai pimpinan dewan harus mengevaluasi integritas anggota DPR menyusul penangkapan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Ini mengecewakan,” kata Hendri saat dihubungi, Minggu (6/5/2018).
Dia meminta Ketua DPR Bambang Soesatyo segera melakukan evaluasi program peningkatan intergritas anggota DPR.
Jangan sampai, lanjut ia, masyarakat tidak percaya lagi dengan para wakil rakyat tersebut.
“Apalagi tinggal satu tahun menuju pemilihan anggota legislatif, jangan kemudian masyarakat menjadi antipati untuk memberikan suaranya dalam memilih DPR,” tandasnya.
Fokus Citra DPR
Terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta seluruh anggota DPR RI untuk menjaga marwah lembaganya dari sikap-sikap negatif terutama tindak pidana korupsi.
Selain itu, dia juga meminta agar anggota DPR RI untuk fokus menjaga citra setiap partai politik sehingga terpenuhi Parliementary Treshold (PT) untuk menghadapi Pemilu 2019.
“Saya berharap, peristiwa tangkap tangan ini adalah yang terakhir, karena DPR RI sedang dan terus berbenah diri dan menjaga agar partai-partai yang kini berada di Senayan tetap terjaga elektoralnya menjelang Pemilu 2019,” kata Bamsoet dalam keterangan pers, Minggu (6/5/2018).
Menurutnya, ia berkomitmen menciptakan DPR RI sebagai lembaga negara yang modern seperti lembaga-lembaga parlemen lainnya di negara maju.
Untuk itu, kepercayaan publik adalah kunci utama untuk mewujudkan parlemen tersebut.
“Tujuannya, agar DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal dari perkembangan zaman. Berbagai perbaikan terus dilakukan untuk menuju parlemen modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi era milenial,” tuturnya.
Politikus Partai Golkar itu juga prihatin atas tertangkapnya anggota DPR RI oleh KPK.
“Sebagai pimpinan DPR RI, tentu saya prihatin dan menyesalkan, masih adaya peristiwa tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota DPR RI,” ujarnya.
Sebelumnya, total ada sembilan orang yang diamankan KPK pada Jumat (4/5/2018) dari beberapa tempat di Jakarta.
“Sembilan orang yang diamankan terdiri dari anggota DPR RI yang membidangi keuangan, swasta dan unsur lain. Uang yang diamankan sekitar ratusan juta rupiah diduga terkait dengan proses usulan penganggaran,” ujar Febri.
KPK menduga telah terjadi transaksi pemberian uang kepada penyelenggara negara.
“Pemeriksaan kita punya waktu paling lama 24 jam untuk melakukan proses pemeriksaan tersebut,” ungkap Febri.
Ia menyatakan kesembilan orang itu sudah berada di kantor KPK.
“Setelah satu kali 24 jam, kami akan sampaikan hasilkan kepada publik,” demikian Febri Diansyah.



























