Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Akibat Menurunnya Kepercayaan Kepada Pemerintah

A teller counts Indonesian rupiah notes next to US dollar notes at a currency exchange point in Jakarta on July 19, 2012. Indonesia's weakening rupiah and widening current account deficit are raising concerns about Southeast Asia's largest economy, which is struggling against contagion from the global crisis. AFP PHOTO / ROMEO GACAD

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mengingatkan, pemerintah dan BI agar siaga dengan perkembangan nilai tukar Rupiah saat ini.

“Rupiah sudah hampir menembus Rp14.000 per dollar AS. Pemerintah dan BI seharusnya fokus bekerja memperkuat fundamen ekonomi agar dapat mengembalikan kepercayaan stakeholder terhadap perekonomian kita, bukan sekedar menyalahkan kondisi eksternal saja,” kata Ecky kepada pontas.id, Kamis (26/4/2018).

Menurut Ecky, kondisi global khususnya kebijakan moneter AS tentu berpengaruh, tetapi perlu diingat menurunnya kepercayaan stake holder, pasar, investor dan publik pada Pemerintah menjadi penyebab.

“Adanya outflow dana juga terjadi karena ada ketidakpercayaan investor terhadap fundamental ekonomi nasional. Misalkan risiko utang yang terus meningkat, serta pengelolaan fiskal yang tidak kredibel, yang tercermin dari shortfall pajak yang terus terjadi selama pemerintahan Pak Jokowi,” Lanjut Ecky.

Ecky menjelaskan, Pemerintah gagal mengoptimalkan investment grade yang diraih tahun 2017. Utang yang ditarik nyatanya tidak menggerakan ekonomi, yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang medioker di antara negara-negara emerging market.

“Pemerintah tidak berhasil memacu pertumbuhan sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye dan diawal pemerintahan yaitu 7% pertahun. Kondisi ini diperparah banyaknya proyek yang bersifat turn key project. Kita tidak mendapatkan nilai lebih. Bahkan tenaga kerjanya pun didatangkan dari Cina,” sesal politikus PKS ini.

Selain itu, lanjut Ecky, defisit transaksi berjalan terus terjadi selama tiga bulan pertama 2018, yang ditambah defisit neraca perdagangan. Aliran arus barang akibat skema turn key project tadi memperparah hal ini.

“Ini sebetulnya permasalahan struktural yang tidak cukup diatasi dengan kebijakan yang hanya bersifat menahan laju depresiasi sesaat,” ujar dia.

Ecky pun juga menyoroti persoalan terletak pada cadangan devisa nasional pun relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Padahal, cadangan devisa menjadi amunusi meredam gejolak di pasar. “Yuan bergerak stabil karena cadangan devisanya kuat, jadi bisa menyerap gejolak yang datang dari berbagai bersumber,” tambah Ecky.

Ecky menjelaskan, Melemahnya nilai tukar kurs ini patut diwaspadai, karena akan berdampak pada dua hal, pertama meningkatkan beban pembayaran utang Pemerintah maupun swasta yang berdominasi dollar. Saat ini untuk utang Pemerintah saja, ada sekitar USD 109 Miliar yang memakai valas. Hal tersebut tentu akan membebani APBN.”

“Oleh karena itu untuk memperkuat ketahanan devisa, saya mendorong BI agar mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) di-hold di dalam negeri. Selain itu pemerintah harus berani membuat klausul hasil devisa untuk kepentingan dalam negeri kepada perusahaan asing pemegang kontrak migas dan minerba. Sementara untuk menjaga risiko eksposure terhadap volatilitas nilai tukar, BI perlu melakukan pengaturan terhadap utang luar negeri oleh swasta, agar terkontrol,” tandas Ecky.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here