DPR Pertanyakan Kesiapan 3 Direksi BUMN soal Penugasan Pemerintah

Ananta Wahana
Ananta Wahana

 

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VI DPR, Ananta Wahana mempertanyakan kesanggupan para direksi BUMN di sektor konstruksi untuk menjalankan penugasan pemerintah soal pembangunan.

Menurut Ananta, penjelasan ini diperlukan karena beberapa ahli dan mantan menteri BUMN memberikan sorotan terhadap kinerja BUMN.

“Saya sebenarnya ingin mendapatkan penjelasan dan jawaban dari 3 BUMN yang sekarang ini hadir, sejauh mana bapak-bapak atau direksi itu punya keyakinan bisa menyelesaikan amanah dari pemerintah untuk melaksanakan penugasan ini?” kata Ananta, Kamis (2/7/2020).

Hal ini dikatakan saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terkait pendalaman Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN TA 2020.

Politikus PDIP ini menilai, sekarang ini BUMN-BUMN sedang menghadapi masalah mendasar yaitu persoalan sumber daya manusia (SDM) dan mental.

SDM dan Mental ini, lanjut Ananta, sangat berkaitan dengan penggunaan uang, khususnya Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun pencairan utang.

Padahal, Presiden Jokowi sudah mengingatkan semua jajarannya agar menyatukan perasaan dalam bekerja.

Oleh karena itu, Ananta meminta agar para direksi BUMN konstruksi menjelaskan kesanggupan itu secara tertulis.

“Jadi jawaban ini boleh diberikan tertulis karena ini dokumen. Sehingga ketika nanti ada masalah kita bisa buka, bahwa pernah punya komitmen,” tuturnya.

Ananta juga menyentil para direktur BUMN kadang tak berani melangkah cepat lantaran takut membuat kesalahan berujung terlibat korupsi.

“Tetapi memang harus diakui memang (ada) juga terjadi korupsi,” katanya.

Pada kesempatan ini, Ananta juga meminta Dirut Hutama Karya Persero, untuk menjelaskan dengan detail bagaimana merealisasikan pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera yang diperkirakan menelan total investasi hampir Rp 500 triliun.

“Bahwa tadi disampaikan kaitannya HK (menggarap) proyek tol (lebih 2000 KM) itu hampir menelan anggaran 500 Triliun misalnya, kemudian dalam FGD pernah disampaikan tidak akan melibatkan asing misalnya, kalau tidak melibatkan asing lalu melibatkan siapa?” tanya Ananta.

“Terus skenario dan desainnya kaya apa, kaya tadi misalnya, melibatkan pengusaha local, UMKM dan sebagainya. Sehingga nanti kesan bahwa ini ada intervensi kemudian ada gerakan asingisasi itu bisa terjawab disini,” tanya Ananta lagi.

Selain itu, Ananta juga mempertanyakan soal pengurusan perizinan penggunaan lahan di tanah kereta Api.

Diketahui, PT Hutama Karya (Persero) melalui anak usahanya PT HK Realtindo (HKR) akan membangun hunian terintegrasi transportasi atau rusun nempel stasiun di Stasiun Jurangmangu di atas lahan seluas 4,6 hektare.

“Kemudian kaitan dengan HK, karena kebetulan dapil saya di tangerang raya. Saya tahu Hutama Karya ini sedang membangun apartemen yang ada di jurang mangu. Nah tanahnya itu punya nya kereta api, nah kira-kira ini kan mestinya karena ini tanah di sekitaran stasiun, Peruntukannya (perizinannya) ini sudah disesuaikan belum. Karena kalau tidak, ini proyek 2,1 Triliun kalau tidak salah ini bisa akan melibatkan kerugian-kerugian masyarakat karena pengalaman di lapangan sering terjadi demikian. Ini apartemen yang besar (ada 4510 unit), bahwa ini sudah terjadi (pelaksanaan penggarapannya,” katanya.

Ananta juga mempertanyakan, bagaimana antisipasi yang disiapkan oleh PT Hutama Karya dalam menghadapi melemahnya (runtuhnya) daya beli masyarakat saat pandemi Covid-19 ini.

“Daya belinya runtuh, jadi akan mempengaruhi orang masuk tol berkurang, kira-kira dua tahun kedepan ini apakah Hutama Karya sudah mensiasati dan buat skenario apabila itu terjadi,” tanya dia.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here