Jakarta, PONTAS.ID – Komisi VI DPR siap memperjuangkan tambahan anggaran Kemenkop dan UKM, mengingat turunnya anggaran pada tahun 2016 akan mempengaruhi pencapaian sejumlah program strategis kementrian. Meski demikian DPR minta Kemenkop dan UKM meningkatkan kinerjanya, khususnya dijajaran unit kerja/kedeputian,
“Selain itu Kemenkop dan UKM diminta meningkatkaan koordinasi dengan Komisi VI DPR khususnya terhadap pelaksanaan program Kementrian agar pelaksanananya bisa lebih dipantau dan dirasakan para epngusaha kecil dan koperasi di daerah,” kata Teguh Juwarno saat dihubungi PONTAS.ID, Jakarta, Rabu, (25/4/18).
Teguh menjelaskan, Komisi VI DPR juga mengapresiasi pencapaian serapan anggaran Kemenkop dan UKM paada 2018 yang mencapai 94,08 persen maupun alokasi anggaran 2017 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.
“Kami juga melihat perlu adanya tambahan anggaran Kemenkop dan UKM, mengingat target priroritas yang kami nilai banyak yang strategis, namun koordinasi harus lebih ditingkatkan, karena banyak program yangkami di DPR tiak tahu, padahal kami banyak temuan di lapangan,” ujarnya.
Teguh mengaku memberikan apresiasi tinggi ketika mendapat informasi dari Kemenkop dan UKM, akan ada warung tegal yang siap membuka cabang di Malaysia. “Kalau nasi padang di luar negeri itu banyak kita temui, namun kalau wartegbuka cabang di luar negeri, ini akan mengangkat gengsi warteg,” ujar Teguh yang berasal dari Dapil Tegal dan Brebes ini.
Namun Teguh juga meminta perhatian Kemenkop dan UKM terhadap UKM yang kesulitan mendapatkan akses perbankan maupun mengalami kesulitan dalam operasionalnya. “Misalnya di Tegal, itu ada sentra usaha besi, namun nasib mereka memprihatinkan, untuk mencari bahan baku saja susah, tolong Kemenkop dan UKM memperhatikan ini,” tutupnya.
Kenalkan KITE
Menanggapi masukan dari DPR, Menkop dan UKM Puspayoga siap meningkatkan kinerja Kementrian sekalius meningkatkan koordinasi dengan DPR sebagai mitra kerja. “Misalnya soal usaha besi di Tegal yang kesulitan bahan baku, pemerintah dalam hal ini
Ditjen Bea Cukai Kemenkeu bekerjasama dengan Kemenperin, Kemendag dan Kemenkop sudah meluncurkan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang dilaunching langsung oleh Presiden Jokowi dua minggu lalau di Boyolali. Dengan KITE maka UKM bisa mengimpor bahan baku baja dari Bulgaria dengan PPN dan BM nol persen. Dengan demikian biaya produksi akan jauh lebih murah dan produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi,” tambahnya.
Sebelumnya Menkop mengatakan meski anggaran 2017 berkurang namun Kemenkop dan UKM akan tetap berupaya maksimal mencapai target-target 2017. Alokasi anggaran Kemenkop dan UKM di 2017 turun menjadi Rp 917,2 miliar dibanding 2016.yang Rp 1,018 triliun. Pengurangan anggaran itu memang mempengaruhi target target prioritas kegiatan Kemenkop yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dan RPJMN 2015-2019.
Contohnya, dalam RKP 2017 pembangunan pasar tradisional sebanyak 255 unit, namum hanya teralokasi sebanyak 51 unit.Lalu pembukaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang targetnya di 2017.sebanyak 50.unit hanya teralokasi 2 unit. Selanjutnya, fasilitasi akta notaris dari target RKP2017 sebanyak 5.000 akta namun teralokasi hanya 1.000 akta.
Terkait alokasi angggaran 2017 yang Rp 971,2 miliar.itu dimana didalamnya termasuk.anggaran Dekopin sebesar Rp 17,7 miliar, Menkop menjelaskan, Kemenkop dan UKM akan menfokuskan dana itu untuk kegiatan/program strategis kementrian diantaranya penataan data melalui sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK), fasilitas.pembuatan akta notaris.bagi usaha mikro, start up capital untuk wirausaha.Selanjutnya, pendampingan Kredit Usaha Kecil (KUR), revitalisasi pasar tradisional, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk KUMKM, fasilitas Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan pelatihan kewirausahaan.
