Cuci Tangan Tumpahan Minyak, KLHK dan Pertamina Beda Kesimpulan

Petugas melakukan penyisiran sisa-sisa ceceran minyak di sekitar Teluk Balikpapan

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) memiliki kesimpulan berbeda terkait dampak bencana lingkungan di Teluk Balikpapan yang diakibatkan tumpahan minyak yang bocor dari pipa milik Pertamina.

Jika Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) belum dapat memastikan kerusakan lingkungan yang timbul, Pertamina di sisi lainnya menyimpulkan kondisi lingkungan di wilayah terdampak semakin membaik.

Menurut Region Manager Communication & CSR Kalimantan PT Pertamina (Persero) Yudy Nugraha, tim verifikasi dari Pertamina dengan instansi terkait yang bertugas mengidentifikasi kondisi sisa ceceran minyak di Teluk Balikpapan melaporkan, dari 13 Kelurahan di Kota Balikpapan, 8 Kelurahan telah dinyatakan 100 persen bersih dari tumpahan minyak.

Sedangkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, 3 Kelurahan telah dinyatakan 100 persen bersih dari tumpahan minyak, dan masih terdapat 17 Kelurahan yang akan dilakukan proses pemantauan kebersihan.

Yudy, dalam pernyataan resminya, Rabu (18/4/2018), menjelaskan, tim verifikator melakukan verifikasi terhadap aspek yang perlu dilihat di antaranya penampakan minyak di perairan dan di darat, dan dampak minyak yang terdapat di lokasi yang dipantau.

“Selain itu juga melakukan penilaian terhadap kondisi kebersihan di area yang dipantau sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan,” kata Yudy.

Yudy menambahkan, Paralel dengan verifikasi visual, Pertamina dan pemerintah juga melaksanakan pengujian baku mutu air pasca pembersihan. Ini dilakukan untuk mengetahui tercemar atau tidaknya air di wilayah tersebut serta menentukan area yang masih perlu dilakukan pembersihan dan identifikasi peralatan yang dibutuhkan.

“Tim Verifikasi yang sudah turun dari 10 April akan terus berupaya mencapai target akhir dari kegiatan pembersihan mencapai 100 persen. Setelah pembersihan dianggap selesai, kondisi kebersihan akan diverifikasi kembali dan untuk memastikan bahwa target tersebut sudah tercapai,” pungkas Yudy.

Tidak Diinspeksi
Namun kondisi ini berbeda dengan hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Perbedaan ini terungkap ketika Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam rapat bersama dengan Komisi VII DPR RI, Senin (16/4/2018) lalu mengatakan pipa yang bocor di Teluk Balikpapan tersebut tidak pernah diinspeksi secara memadai oleh petugas di sana.

“Dokumen lingkungan tidak mencantumkan kajian perawatan pipa dan inspeksi pipa tidak memadai, hanya untuk kepentingan sertifikasi dan tidak memiliki sistem pemantauan pipa administratif,” jelas Siti Nurbaya.

Pihaknya kata Siti, juga menemukan adanya kurang lebih 34 ekosistem mangrove yang rusak akibat tumpahan minyak tersebut. Sebanyak 34 ekosistem tersebut setara dengan 7.000 hektar.

Dampak lainnya yang ditemukan KLHK adalah adanya kerusakan 6.000 batang mangrove, matinya satu pesut dan bekantan, kerusakan pada tambak udang dan kepiting milik masyarakat.

“Ada lapisan minyak di rumah yang menimbulkan bau, kemudian gara-gara tumpahan minyak ini pesut Mahakam dan bekantan jadi terancam punah,” imbuh Siti Nurbaya.

Atas temuan itu, Siti Nurbaya mengatakan bahwa KLHK telah melakukan beberapa langkah seperti mengambil sampel air laut dan minyak, survei kondisi bawah laut, dan terus menganalisis dampak kerusakan pada mangrove di sana.

“Ini masih terus kami dalami, untuk sementara kami merekomendasikan larangan aktivitas pantai, sambil selesainya analisis sampel air dan tanah,” kata dia.

Editor: Hendrik JS

Previous articleKemenpar Genjot Kunjungan Wisman 2018 Capai Target 17 Juta Orang
Next articleMain Film Ahok, Maia: Saya Tidak Jago Akting

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here