Efisiensi Biaya Logistik, Begini Strategi Pemerintah Turunkan Tarif Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono

Jakarta, PONTAS.ID – Mendukung efisiensi biaya angkutan logistik, Pemerintah melakukan harmonisasi tarif tol. Harmonisasi tarif dilakukan dengan memberikan perpanjangan masa konsesi dan pemberian insentif perpajakan.

Selain itu dilakukan penyederhanaan golongan kendaraan dari semula lima golongan menjadi tiga golongan. Kebijakan ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Ngawi-Wilangan di Gerbang Tol Madiun, Kamis (29/3/2018).

“Ada 39 ruas tol yang tarif per km di atas Rp 1.000. Tiga di antaranya yakni tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Kertosono-Mojokerto. Selain perpanjang konsesi investor juga mendapat insentif pajak,” jelas Menteri Basuki melalui siaran pers Kementerian PUPR yang diterima PONTAS.id, Jumat (30/3/2018).

Kementerian PUPR juga melakukan penyederhanaan golongan kendaraan di jalan tol. Golongan II dan III akan digabung menjadi golongan II dan golongan IV dan V digabung menjadi golongan III. Dampak rasionalisasi akan terjadi penurunan tarif per km pada golongan kendaraan II dan III hingga 35 persen.

Keputusan Menteri
Sementara untuk tarif tol Ngawi-Wilangan, Basuki mengatakan merupakan tarif yang sudah diterapkan harmonisasi, dari semula Rp 1.200, menjadi Rp 1.000 per km untuk kendaraan golongan I, “Pemberlakuan tarif tol Ngawi-Wilangan menunggu Keputusan Menteri PUPR yang akan keluar dalam waktu dekat,” kata Menteri.

Penyederhanaan golongan kendaraan menjadi tiga golongan, berdampak pada penurunan tarif untuk truk. Misalnya truk golongan V semula diperkirakan membayar sekitar Rp 172.500 menjadi Rp 96.000.

Ruas tol Ngawi-Wilangan yang diresmikan merupakan Seksi I, II dan III sepanjang 49,5 km sebagai bagian dari Tol Ngawi-Kertosono dengan total 87 km dengan investor PT. Ngawi Kertosono Jaya (PT. NKJ).

Ruas Tol Ngawi – Wilangan dibangun oleh PT NKJ meliputi Seksi I Klitik – SS Madiun (20 Km), Seksi II SS Madiun – SS Caruban (8,45 Km) dan SS Caruban – Nganjuk (Wilangan) (21,06 Km).

Sisanya untuk Seksi IV Wilangan – Kertosono sepanjang 37,5 Km dibangun oleh Pemerintah sebagai bagian dari VGF (Viability Gap Funding). Besaran VGF sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk pembangunan Seksi IV adalah Rp 3,1 triliun.

Editor: Hendrik JS

Previous articleIsrael Larang Umat Kristen Palestina di Gaza Rayakan Paskah
Next articleMenko Luhut: Bandara Bali Utara Hanya Masalah Waktu, Tetap Dilanjutkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here