DPR Minta Tarif Ojek Online Diatur

Ilustrasi Ojek online kerap memakai badan jalan dan trotoar untuk dijadikan tempat mangkal.

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, tarif ojek online memang harus segera diatur dan tidak boleh dilepas ke pasar. Bila dilepas akan menimbulkan persaingan tarif yang tidak sehat. Terlebih, perang tarif ini bisa saja tak menghiraukan keselamatan para penumpang ojek online.

Pernyataan Bambang ini menyusul demonstrasi para pengemudi ojek online yang menuntut kenaikan tarif. Menurut Bambang, sebetulnya dengan tarif Rp1.600 per kilometer sudah pas dengan asumsi kebutuhan bahan bakar sepeda motor hanya satu liter per 30 kilometer.

Bila kini angkutan ojek online belum bisa masuk jangkauan undang-undang, bisa saja pemerintah mengeluarkan PP untuk mengaturnya. “PP bisa dibuat untuk mengisi kekosongan hukum,” ucap Bambang di gedung DPR, Kamis (29/3/2018).

Dan bila tarifnya dinaikkan bisa kehilangan konsumen lagi. Padahal, ojek online menjadi dambaan masyarakat karena murah dan cepat diakses.

“Perlu diketahui, penumpang ojek online sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada angkutan massal penumpang lainnya, seperti kereta dan bus. Mereka yang ingin naik kereta, pasti akan naik ojek dulu untuk sampai ke stasiun,” ungkap politisi Gerindra ini.

Menurut Bambang, tuntutan kenaikan tarif sebesar Rp2.500/km yang disuarakan pengemudi ojek online sebetulnya tidak logis. Selain tidak sesuai dengan asumsi kebutuhan bahan bakarnya, juga mengancam penurunan konsumen dan daya beli masyarakat sendiri. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), perlu turun tangan menengahi perang harga dan tuntutan kenaikan tarif ini.

Di sisi lain, lanjut Bambang mengatakan, jumlah ojek online harus dikendalikan. Semakin banyak jumlah ojek online tentu akan menyurutkan pendapatan para pengemudinya. Ini pula yang menjadi sumber perang harga di antara aplikatornya. Jadi, keseimbangan antara suplai dan permintaanya harus seimbang.

“Sekarang ini over supply. Akhirnya, pendapatan menurun,” tandasnya.

Previous articleTol Padat saat Libur Panjang Paskah, Ini Pesan Jasa Marga Bagi Pemudik
Next articleDPR Dorong Perubahan Mentalitas Pelaku Ekonomi Kreatif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here