KKP Dorong Fakfak Sebagai Sentra Budidaya Rumput Laut Nasional

Menteri Susi yang didampingi Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo untuk meneruskan suara pelan menteri Susi kepada peserta workshop.(23/3)/Foto: Humas KKP.

Jakarta, PONTAS.ID – Pada hari terakhir kunjungan kerjanya di Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka acara workshop rumput laut nasional di hotel Grand Papua (23/3/2018).

Workshop yang bertajuk “Kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk membangun bisnis rumput laut berkelanjutan” yang dihadiri seluruh stakeholders rumput laut mulai dari perusahaan industri nasional, eksportir, pemerintah, praktisi, pembudidaya dan elemen lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menekankan kepada seluruh peserta yang hadir, untuk tetap memegang teguh tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yang sudah digagas oleh pemerintah, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

“Ini merupakan amanat langsung untuk menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa,” tuturnya seperti dikutip PONTAS.id dari keterangan tertulis Humas KKP, Senin (26/3/2018).

Menteri Susi menjelaskan beberapa contoh sikap tegas pemerintah dalam menegakkan kedaulatan di perairan Indonesia. Salah satunya adalah tindak penggagalan penyelundupan beberapa komoditas ekspor perikanan seperti lobster, kepiting, dan benur telah dilakukan. Tak lupa persoalan illegal fishing. Sepanjang tahun 2014 hingga 2017, Pemerintah telah menenggelamkan 363 kapal pelaku pencurian ikan. “Angka ini saya jamin masih akan terus bertambah lagi,”. ungkap Susi

Komoditas rumput laut yang mulai berkembang di Indonesia bagian Timur ini, menurutnya patut dijaga dan dilestarikan. “Tidak mungkin kita tidak menjaga kedaulatan. Melalui upaya yang demikian tegas untuk kita semua, dan menaruh pilar berikutnya keberlanjutan serta kesejahteraan,” lanjut Menteri Susi

“Kedaulatan bukan saja soal penenggelaman dan penggagalan penyelundupan. Tapi juga berdaulat di wilayah sendiri, tanpa ada asing di sektor perikanan tangkap misalnya,” tambahnya.

Adapun kegiatan penambangan pasir liar dan zonasi, sebaiknya sudah mulai diatur dalam waktu dekat. “Pokoknya jangan ada lagi penambangan pasir liar, jangan ada lagi yang buang sampah ke laut, kata Menteri Susi

Menteri Susi mengingatkan agar segera dibuat dan diterapkan peraturan tentang zonasi penangkapan ikan, sesuai undang-undang (UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Di sana sudah dijelaskan bahwa zonasi jalur 1 yakni 0 hingga 4 mill hanya digunakan kapal 0-10 GT.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Susi mengajak masyarakat lokal untuk bekerjasama menjaga laut Indonesia. “Mari sama-sama jaga dan laporkan jika memang ada yang salah. Agar tetap tidak ada lagi kapal-kapal ilegal yang beroperasi di perairan Papua maupun Papua Barat. Setuju? Papua ini potensi perikanannya luar biasa.

“Saya berharap dalam ajang pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan konstruktif khususnya bagi kemajuan rumput laut nasional saat ini dan di masa yang akan datang,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Fak Fak Mohammad Uswanas menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Menteri Susi. “Terimakasih kepada Bu Menteri atas dorongan, bantuan dan bimbingannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi satu Bu, perlu ada bimbingan-bimbingan teknis mengingat banyaknya sumber daya kelautan dan perikanan di Fak Fak yang bisa digarap dengan optimal” ujar Uswanas

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menyatakan bahwa KKP akan menjadikan Kab. Fakfak sebagai salah satu sentra pengembangan budidaya rumput laut nasional.

“Kita harapkan pengembangan rumput laut di Fak Fak ini akan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, nantinya kita akan bangun sistem bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ini penting untuk naikan nilai tambah”, jelas Slamet.

Slamet menekankan pentingnya mengimplementasikan peta jalan rumput laut nasional. Ia menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah bagaimana menata sistem tata niaga rumput laut yang lebih efisien dan transparan.

“Rantai tata niaga harus efisien dengan memutus rantai distribusi yang terlalu panjang. Oleh karenanya, kemitraan harus terjalin secara langsung antar industri dengan pembudidaya di setiap sentra produksi dengan mengedepankan kepercayaan, tanggungjawab dan transparansi”, tegas Slamet.

Lanjut, “pengembangan industri berbasis nilai tambah juga perlu didorong. Memang saat ini kita net eksportir terbesar tapi harus diakui 80% merupakan raw material. Kita harus mulai lakukan diversifikasi produk. Bayangkan, jika kita mampu menaikan grade produk dari raw material menjadi semi refine carageenan, maka setidaknya nilai tambah yang akan didapat bisa mencapai 274%”, pungkas Slamet.

Edito: Idul H M

Previous articleSiang Ini, Tiga Pimpinan Baru MPR Dilantik
Next articlePemerintah Diminta Evaluasi Proyek Listrik 35 Ribu MW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here