Jakarta, PONTAS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui DPRD.
“Ide memindahkan Pilkada langsung ke Pilkada DPRD adalah sesat pikir, karena masalahnya bukan di Pilkada langsung atau tidak langsung tapi di korupsinya,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Senin (19/3/2018).
Menurut Mardani, maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan calon kepala daerah lantaran syarat ambang batas untuk mencalonkan terlalu tinggi. Sehingga, para calon kepala daerah berebut tiket dari partai politik.
“Tapi kalau ke DPRD maka berlaku kembali oligarki partai sehingga tiap saat kepala daerah bisa di impeachment, diturunkan, diganggu, ditolak APBDnya akhirnya kepala daerah mengabdi pada DPRD yang kita tahu kualitas DPRD sekarang akan menjadi bancakan. Usulan yang paling tepat adalah menurunkan syarat pendaftaran dari 20 persen menjadi 5 persen,” katanya.
Jika ambang batas syarat maju calon kepala daerah diturunkan, menurut Mardani, maka akan banyak yang maju dalam Pilkada, sehingga setiap calon akan saling mengawasi untuk tidak melakukan politik uang.
“Ini tetap langsung dan money politiknya dikontrol. Kalau sekarang kan Bawaslu kocar kacir tapi kalau 10-12 calon kepala daerah yang ikut masing-masing awasi dan efektif,” tandas anggota Komisi II DPR RI itu.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD. Ia menilai, kepala daerah rentan terjerat kasus korupsi dalam sistem pilkada langsung.
“Pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut,” kata Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/3/2018).
“Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat,” imbuhnya.
