Pengamat: Kunjungan Jokowi ke India Perkuat Poros Maritim Dunia

Jakarta, PONTAS.ID – Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menilai, kunjungan Presiden Jokowi ke India dan beberapa negara Asia Selatan selaras dengan visi Poros Maritim Dunia.

Sebab, Indonesia sangat berkepentingan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

“Sudah banyak kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Samudera Pasifik. Kini tiba saatnya perhatian Indonesia kepada negara-negara di kawasan Samudera Hindia,” kata Susaningtyas kepada pontas.id melalui pesan singkat, Jumat (26/1/2018).

Wanita akrab disapa Nuning menjelaskan, kebijakan luar negeri Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Asia Selatan merupakan agenda prioritas Indonesia dalam kerangka Indian Ocean Rim Association (IORA).

“Penting bagi Indonesia memposisikan diri sebagai penghubung Samudera Hindia dan Samudera Pasifik mengingat perairan Indonesia menjadi jalur laut lalu lintas perdagangan dunia,” terang mantan anggota DPR ini.

Khusus India sebagai major power di kawasan Samudera Hindia, maka kemitraan Indonesia juga dapat ditujukan untuk mengimbangi kebijakan maritim India yang meningkat dari yang semula Look East Policy menjadi Act East Policy.

“Bagi Indonesia ini menunjukkan perang sentralnya di ASEAN untuk bisa mengimbangi kebijakan maritim India tersebut dengan kebijakan Poros Maritim Dunia,” tegas Nuning.

Lebih jauh Nuning mengatakan, kepentingan nasional Indonesia atas Samudera Hindia juga dapat diarahkan untuk melihat peluang memanfaatkan program yang digagas Cina dengan the Belt and Road Initiatives (BRI).

“Indonesia perlu berdialog dengan mitranya di kawasan Samudera Hindia untuk memastikan bahwa program BRI Cina tidak berseberangan dengan upaya-upaya meningkatan ketahanan regional,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap kerja sama ASEAN dengan India dapat menciptakan kestabilan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik.

“Saya percaya melalui ASEAN-led mechanism dan melalui kemitraan ASEAN-India, kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera dapat tercapai,” kata Jokowi, di acara KTT ASEAN-India 2018 di Rasthrapati Bhawan, Kamis (25/1/2018).

Konsep Indo-Pasifik, kata Jokowi, dapat dikembangkan secara alami berdasarkan “Treaty of Amity and Cooperation of ASEAN” karena seluruh negara kunci telah tercakup.

Dia melanjutkan, pengembangan konsep Indo-Pasifik perlu dilakukan secara terbuka, inklusif yang berdasar kepada budaya dialog, mengutamakan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi hukum internasional. Keunggulan konsep ini dapat menghindari potensi rivalitas tidak sehat dan dapat menimbulkan “power projection”.

Masih dijelaskan Presiden, pengembangan konsep Indo-Pasifik akan berlangsung baik jika dilakukan melalui pendekatan “building blocks”, antara lain melalui penguatan kerja sama bilateral dan plurilateral seperti antara ASEAN dengan India. Selain itu bisa melalui penguatan mekanisme kawasan seperti IORA di Samudra Hindia, dan ASEAN-lead Mechanisms khususnya East Asia Summit Samudra Pasifik, pengkaitan dan pengintegrasian mekanisme kerja sama Samudra Hindia dan Pasifik.

“Dengan penguatan ‘building blocks’ akan tercipta pula kawasan Indo-Pasifik yang menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan dan industri dunia,” kata Presiden.

Jokowi juga menekankan bahwa kerja sama maritim merupakan kunci dalam pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kerja sama maritim baik melalui IORA maupun EAS.

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan atas dukungan India terhadap sentralitas ASEAN. Saya optimis, ASEAN dan India akan dapat menjadi tulang punggung kerja sama Indo-Pasifik,” ujarnya.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke India untuk menghadiri KTT ASEAN-India di New Delhi yang berlangsung pada 25-26 Januari 2018.

Selain itu, Presiden akan menghadiri perayaan India Republic Day yaitu memperingati pengesahan konstitusi India.

Previous articlePentingkan Pembagunan Fisik, Pemerintah Dinilai Gagal Kelola SDM di Papua
Next articlePerwira Polri Jadi Penjabat Gubernur, Komisi II Akan Minta Penjelasan Kemendagri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here