Jakarta, PONTAS.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak responsif jika tidak segera memproses dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Sebab, hingga kini rapat konsultasi MKD DPR dengan para pimpinan fraksi membahas nasib Setnov masih belum jelas.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengatakan, persoalan dugaan pelanggaran kode etik Setnov harus menjadi prioritas MKD DPR. Dia pun menyerahkan apapun keputusan MKD DPR terhadap nasib Setnov.
“Cuma harus segera rapat, kalau enggak rapat berarti MKD ini enggak responsif ini. Harus segera rapat bikin pertemuan temanya ini, kalau tidak rapat enggak responsif berarti,” kata Lukma di gedung DPR, Kamis (23/11/2017).
Sebab, kata dia, persoalan dugaan keterlibatan Setnov dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah menjadi perhatian masyarakat.
“Yang bukan hanya terjadi di internal DPR tetapi juga sudah secara nasional,” ujar wakil ketua Komisi II DPR ini.
Dia pun mengaku menghormati keputusan Partai Golkar yang mempertahankan Setnov sebagai ketua umum partai itu dan ketua DPR. Namun, tambah dia, Partai Golkar juga harus menghormati mekanisme internal yang ada di DPR.
“Mekanisme Golkar walau pun ada hubungannya dengan internal DPR, tapi internal DPR sekali lagi tidak tergantung sepenuhnya terhadap sikap maupun proses yang ada di internal Golkar,” bebernya.
