Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya ingin birokrasi di Indonesia lebih sederhana, salah satunya dengan memangkas eselon hanya menjadi dua level. Nantinya, eselon yang dipangkas itu bakal diganti dengan jabatan fungsional.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai rencana Jokowi tersebut tak akan efektif. Menurutnya, birokrasi di pemerintah memang rumit sehingga jika ingin memangkas eselon bakal butuh waktu dan energi.
“ASN itu ada peraturan-peraturannya. Untuk pengaturannya ada di tangan Menpan RB, BKN dan lain sebagainya. Birokrasi di pemerintahan itu rumit. Untuk bisa mengurai itu perlu waktu dan energi,” kata Agus di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Dia mencontohkan pengaturan pejabat di salah satu kementerian yang digabung. Menurutnya, butuh waktu tiga tahun untuk mengatur pejabat di kementerian tersebut sehingga pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan jadi tak maksimal.
“Kalau semua orang berkonsentrasi memangkas, itu lalu kerjanya apa? Itu nggak mudah, pengalaman saya mendampingi salah satu menteri yang digabung kementeriannya, 3 tahun itu kita konsentrasi jungkir balik untuk ngatur siapa duduk di situ, ngapain tugasnya apa. Sisa satu tahun lebih itu nggak efektif membereskan sektoral yang harus dibereskan,” tuturnya.
Agus juga menyoroti soal rencana Jokowi membuat jabatan fungsional jika eselon dipangkas. Dia meminta Jokowi berkaca dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemprov DKI Jakarta yang akhirnya membuat rancu.
“Kebayang nggak kalau ASN dari Eselon I sampai IV, itu tinggal dijadikan dua sisanya fungsional. Fungsionla itu di UU ASN apa tugasnya harus dilihat dulu. Sama seperti di DKI, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak difungsikan, dia fungsikan TGUPP yang fungsional. Apa yang terjadi? Lihat saja, SKPD pekerjaannya padahal dia struktural, dia bertanggung jawab. Tapi setiap rapat dan seterusnya yang datang TGUPP. Mereka itu fungsional, tidak ada jenjangnya nanti yang tanggung jawab siapa semua ke Gubernur. Ini nanti akan sama rumitnya,” ujar Agus.
Dia meminta Jokowi tak berfokus memangkas eselon. Agus mengatakan Jokowi harus fokus pada pelaksanaan aturan yang sudah ada dengan sebaik-baiknya agar birokrasi berjalan dengan baik dan tidak ada korupsi.
“Ngapai lah beresin itu, kalau birokrasi, sudah dicut saja. Kan aturan yang ada sudah bagus tapi tidak pernah dilaksanakan. Kalau presiden mau memangkas itu harus lihat undang-undangnya melanggar nggak dia. Itu pekerjaan besar untuk Menpan RB. Harusnya membereskan yang lain malah buat aturan itu,” ucapnya.
DPR Dukung
Sementara itu pandangan berbeda justru dikatakan Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Wahib mendukung rencana Presiden Jokowi akan memangkas birokrasi dalam rencana kerjanya 5 tahun kedepan.
“Sangat bagus, dan kita lihat, selagi itu menguntungkan rakyat kita dukung,” ujar Abdul Wahib dalam keterangan pers, Senin (21/10/2019).
Menurut Abdul, rencana Presiden adalah cita-cita besar yang perlu dukungan semua pihak. Soal kekhawatiran bakal ada pengangguran besar-besaran di kalangan ASN, Ia menjawab
“Selama ini PNS juga banyak yang nganggur,” pungkasnya.
Bentuk Penyederhanaan
Terpisah, Mantan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, sangat mungkin dilakukannya pemotongan tingkatan eselon di kementerian dan lembaga (K/L) Selama ini tingkatan K/L dinilai terlalu panjang proses birokrasinya.
“Ya menurut saya itu bagus. Artinya eselonnya dirampingkan,” kata Bambang.
Bambang menilai, pemotongan tingkat itu sebagai bentuk penyederhanaan jabatan/posisi dalam sebuah K/L. Jika memang benar dilakukan maka dapat mempercepat sebuah keputusan atau kebijakan kedepannya.
“Disederhanakan supaya enggak terlalu panjang rantai pengambilan keputusan ya,” ujarnya.
Dia menambahkan, panjang proses birokrasi di K/L tentu membuat sebuah keputusan bisa jadi lama dan lambat.
Sehingga berdampak pada dinamika birokrasi serta berdampak pada layanan yang dihadirkan kepada publik. Karena itu, Menteri Bappenas Kabinet Kerja I ini sangat yakin rencana itu terealisasi.
“Mungkin, sangat mungkin. Ya dalam waktu inilah,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi sebelumnya menyampaikan prioritasnya untuk lima tahun mendatang. Salah satu hal yang bakal dilakukan adalah memangkas eselonisasi demi menyederhanakan birokrasi.
“Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” ujar Jokowi dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI 2019-2024 saat sidang paripurna MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Penulis: Luki Herdian
Editor: Hendrik JS
