Jakarta, PONTAS.ID – Mulai 1 Oktober 2019 nanti, PT Google Indonesia bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi Anda pengguna layanan Google Ads.
Pakar Pajak DDTC, Darussalam mengatakan, pungutan PPN 10% oleh Google ke pengiklan di Indonesia seharusnya sudah sejak dulu. Google selama ini sudah memberi jasa ke penggunanya di Indonesia. Alhasil, sudah seharusnya pengguna jasa Google di Indonesia kena PPN.
Di tengah seretnya penerimaan pajak, ini bisa menjadi tambahan bagi pemerintah untuk menambah pundi -pundi penerimaan.
“Ini peluang menambah penerimaan pajak,” ujar Darussalam di Jakarta, Senin (2/9/2019).
Disisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengapresiasi PT Google Indonesia atas rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen pada layanan Google Ads mulai 1 Oktober mendatang.
“Itu merupakan niat baik dari yang bersangkugan untuk mulai menerapkan PPN atas penyerahan jasa (google ads) yang dilakukan di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama melalui pesan singkat.
“Kami sangat mengapresiasi hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan perpajakan yang baik dari PT Google Indonesia,” ucapnya.
Hestu melanjutkan, dengan kebijakan baru ini, raksasa digital asal Amerika Setikat itu bakal memungut, membayar, serta melaporkan PPN sebagaimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) lainnya.
“Kami berharap perusahaan OTT (penyedia layanan Over-The-Top) lainnya juga memiliki niat baik yang sama untuk lebih patuh di bidang perpajakan,” ujarnya.
Meski begitu, lanjut Hestu, pihaknya belum menghitung berapa potensi pajak yang masuk ke kantong DJP dari Google Indonesia.
“Kami belum hitung potensinya. Biarkan berjalan secara self assessment saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah Redjadalam mengatakan, pengenaan pajak yang diterapkan oleh Google Ads untuk mematuhi peraturan pajak setempat sudah pasti akan memberatkan dan merugikan konsumen.
“Memang yang akan “dirugikan” adalah konsumen karena dengan adanya PPn maka otomatis harga akan naik. PPn pasti akan dibebankan kepada konsumen, tidak akan ditanggung oleh produsen,” kata Piter di Jakarta, Senin (2/9/2019).
Meski memberatkan konsumen, Piter mengatakan pengenaan pajak sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan. Pasalnya, pengenaan pajak memang sudah kewajiban dan normal terjadi.
“Tapi proses ini sebenarnya akan normal saja. Kenaikan harga yang dibebankan kepada konsumen tidak akan terlalu signifikan,” jelasnya.
Alih-alih memberatkan, pengenaan pajak ini justru mempercepat pembangunan sektor-sektor potensial, yang dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat. Sebab, penerimaan negara akan bertambah.
“Menurut saya akan menguntungkan pemerintah karena akan menjadi sumber baru tambahan penerimaan pajak, terutama mengingat penerimaan pajak pada tahun ini diproyeksikan akan lebih rendah dari target,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung angkat suara terkait kebijakan Google Indonesia yang akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen mulai 1 Oktober 2019.
Selaku wadah yang menaungi pelaku e-Commerce, pihaknya mengaku mendukung keputusan GI memungut PPN 10 persen. Sebab, hal itu dinilai berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara.
Untung menjelaskan, dengan kebijakan baru dari Google Indonesia ini, maka perusahaan-perusahaan besar mau tidak mau akan ikut membayar PPN sebesar 10 persen.
“Tidak ada masalah (kami) sebenarnya. Karena ketika dikenakan ppn sebenarnya menunjukkan bahwa layanan yang dikenakan diberikan pajak ke negara,” kata Untung.
Dia pun mengungkapkan, pemberlakuan PPN 10 persen oleh Google Indonesia tidak akan berdampak besar pada perusahaan-perusahaan top dunia.
“Dampaknya ke keuangan perusahaan kalau yang (perusahaan) besar harusnya tidak terlalu besar (dampaknya). Karena pemain besar budgetnya melimpah kalau cuma 10 persen dampaknya rasanya tidak terlalu memberatkan, mungkn yang kecil yang akan berasa,” kata dia
Diberitakan sebelumnya, Google Ads bakal mulai mengenakan PPn 10 persen kepada pengguna layanannya per 1 Oktober.
Adapun pengenaan pajak ini sebagai bentuk patuh pada peraturan pajak setempat. Alhasil, semua pemasangan iklan di Google Ads dengan alamat penagihan di Indonesia akan dikenakan PPN 10 persen.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Hendrik JS




























