Palangka Raya, PONTAS.ID – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS) RI kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Prospek Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan Melalui Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Kalimantan, di Palangka Raya, Rabu (1/8/2019).
“BPH Migas mendukung Kalimantan untuk menjadi Ibu Kota Republik Indonesia dimanapun lokasinya, dan juga kami akan terus mendorong salah satu visi Presiden Republik Indonesia, yaitu pembangunan infrastruktur melalui infrastruktur pipa gas bumi. Namun, hal yang terpenting adalah kami (BPH Migas) akan terus berkinerja untuk mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan dengan mewujudkan dua hal, yaitu mewujudkan energi berkeadilan yang salah satunya peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pembangunan infrastruktur pipa gas bumi dan tentang mewujudkan keadilan kewilayahan, terutama Kalimantan yang telah memberikan kontribusi besar pada sektor energi NKRI,” beber Kepala BPH Migas, M Fansharullah Asa, di Palangka Raya, Kamis (1/8/2019).
Fansharullah mengatakan, FGD ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPH Migas, antara lain audiensi kepada Kepala-Kepala Daerah di Kalimantan dan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) yang mengikutsertakan Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI, Instansi Pemerintah Pusat, Gubernur, Walikota/Bupati se-Kalimantan, Praktisi, Badan Usaha hingga Akademisi. Kemudian FGD di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan, pada September 2018 lalu.
Kemudian, BPH Migas juga audiensi kepada Gubernur Kalimantan Timur dan dilanjutkan FGD di Samarinda, pada Desember 2018. Dan pada Juni 2019 BPH Migas audiensi kepada Gubernur Kalimantan Barat.
Adapun, hasil FGD yang digelar di Swiss-Bel Hotel Palangka Raya ini menghasilkan lima rekomendasi, yang disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur se-Kalimantan, Anggota DPR RI Kalimantan, Anggota DPD RI Kalimantan, dan rektor se-Kalimantan.
“FGD di Kalteng menghasilkan lima rekomendasi yang ditandatangani oleh gubernur se-Kalimantan, Anggota DPR dan DPD RI serta rektor se Kalimantan. Rekomendasi ini nanti untuk memperkuat rencana pembangunan pipa gas Trans Kalimantan,” tukasnya.
Lebih jauh, Fansharullah mengapresiasi respon seluruh gubernur se-Kalimantan, yang mendukung penuh rencana pembangunan pipa gas Trans Kalimantan tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh gubernur di Kalimantan, DPR, DPD, Bupati/Wali Kota, dan badan usaha yang telah hadir pada FGD ini dan mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan,” ujarnya.
Setelah ini, sambung Fansharullah, BPH Migas akan melanjutkan rangkaian kegiatan dengan FGD di Pontianak, Kalimantan Barat yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2019. Itu dilakukan untuk lebih mematangkan rencana pengembangan pipa transmisi Trans Kalimantan agar dapat terwujud dan memberi manfaat yang besar untuk Pulau Kalimantan.
Untuk diketahui, rekomendasi dan pernyataan gubernur, DPD dan DPR RI serta rektor se-Kalimantan dalam FGD hari ini selengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Mengapresiasi inisiatif BPH Migas mengumpulkan Gubemur, DPR RI dan DPD RI juga Rektor Se Kalimantan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan.
2. Mendukung kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Trans Kalimantan sebagai upaya mewujudkan salah satu infrastruktur energi di Bumi Kalimantan.
3. Upaya Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Trans Kalimantan ini adalah sejalan dengan Visi Presiden RI Bapak Jokowi yang terpilih kembali untuk periode 2019 2024 yang memprioritaskan kerja di 5 Aspek yaitu, infrastruktur, investasi, kualitas SDM, Reformasi Birokrasi, APBN yg tepat sasaran.
4. Mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk memindahkan segera Ibu Kota Pemerintahan ke wilayah Kalimantan.
5. Sebagai perwujudan Pancasila sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia kami sepakat bahwa indikator kebijakan tersebut sepatutnya dapat terlihat dari terwujudnya, keadilan kewilayahan untuk Bumi Borneo dalam rangka memperkuat keutuhan NKRI.
Penulis: Riana
Editor: Hendrik JS
