Tebingtinggi, PONTAS.ID – Salah satu penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran di daerah adalah rasa takut terjerat hukum. Akibatnya pembangunan pun terhambat karena ketakutan yang menghantui pejabat terkait.
Hal ini disampaikan Pj. Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar mewakili Wali Kota pada pembukaan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah, di Balai Kota, Selasa (2/4/2019).
Marapusuk menambahkan, menyambut baik keterlibatan TP4D yang bertujuan mengawal, menjaga dan mengamankan proses penyelenggaraan pemerintahan. dan pembangunan daerah.
“Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pencegahan penyimpangan pengadaan barang/jasa serta percepatan penyerapan anggaran,” kata Sekda.
Hal ini lanjut Marapusuk, penting dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, “Sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan yang belaku,” pungkasnya.
Sementara itu Kajari Tebingtinggi Muhamad Novel menyampaikan sejak dibentuknya TP4D ini berdampak positif lantaran hasil pemeriksaan badan pengawas tidak ada temuan terkait anggaran dan pembangunam di Tebingtinggi.
“Berkat kerjasama para pemangku kepentingan dan pejabat yang diberikan tugas dan tanggungjawab bersama dengan TP4D. Dan hal ini akan terus kita lakukan bersama-sama kedepannya,” katanya
Penulis; Hormianna br. Purba
Editor: Hendrik JS
