Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang menyebut kebijakan anggaran dana desa dikeluarkan sejak era Jokowi menjadi Presiden.
Edhy menuturkan, anggaran dana desa ini tidak bisa serta merta turun pencairannya tanpa adanya persetujuan DPR. Dan ia pun meminta agar Pemerintah dalam hal ini Mendagri tak asal mengklaim.
“Dana desa itu kan dari kita juga awalnya nggak bisa dong saling klaim, kalau DPR nggak izinkan nggak bisa juga jadi keberhasilan pemerintah,” kata Edhy di Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menjelaskan, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas masalah utama di setiap desa. “Jangan dianggap sudah menyalurkan dana desa, terus pembangunan di desa selesai, enggak bisa juga,” ujar Direktur Pemberdayaan Caleg BPN Prabowo-Sandiaga itu.
Maka itu, dia mengkritisi klaim Presiden Jokowi dalam debat kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari lalu maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengenai dana desa.
“Keberhasilannya mana? tunjukkan keberhasilan dana desa itu tanya kepala desa, memang di desa sekarang punya anggaran, tapi anggaran itu apakah anggaran itu diselesaikan oleh pemerintah desa sendiri? Tidak, ada campur tangan pemerintah,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyinggung soal kaitan dana desa dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hadapan para kepala desa.
Saat itu Tjahjo meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri dan mengajarkan sebuah yel-yel. “Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi,” kata Tjahjo.
“Dana Desa,” teriak politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini
“Pak Jokowi,” jawab para kepala desa.
Tjahjo melakukan hal tersebut setelah Jokowi memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019.
“Ingat, anggaran dana desa karena ada pak Jokowi,” kata Tjahjo sambil mengakhiri ucapannya.
Dalam acara tersebut, Jokowi meminta agar dana desa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan desa. Pasalnya pemerintah telah menggelontorkan hingga Rp 257 triliun untuk desa.
Ia berpesan jika anggaran tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur desa, maka material dan tenaga kerjanya harus berasal dari desa tersebut. “Usahakan jangan sampai uang kembali lagi ke kota biar muter terus di desa. Karena semakin tinggi uang muter ke desa, akan memberikan kesejahteraan ke desa,” kata Jokowi.
Jokowi menuturkan ke depan para kepala desa harus bisa memikirkan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi. Ia mencontohkan Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, yang mampu menghasilkan Rp 14 miliar per tahun karena sukses memanfaatkan mata air yang ada di sana menjadi objek wisata.
Selain itu, kata dia, dana desa juga bisa digunakan untuk membantu produk unggulan dari masyarakat setempat . “Berikan suntikan ke sana biar bisa naik kelas,” kata dia.
Editor: Luki Herdian
