Jakarta, PONTAS.ID – Makin intensnya soal gerakan #2019GantiPresiden ke #2019PrabowoPresiden tak membuat Golkar sebagai parpol pengusung Jokowi kalang kabut.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menganggap, gerakan tersebut berubah menjadi #2019PrabowoPresiden maka tidak ada lagi yang patut diistimewakan. Hal itu sama saja dengan yang dilakukan tim Joko Widodo.
Namun demikian Agung mengingatkan untuk menaikan gerakan #2019PrabowoPresiden tidak perlu dibumbui dengan ajakan yang mengandung sentimen kekerasan ataupun kebencian terhadap pemerintahan yang sah.
“Sepanjang tidak dipaksakan tidak diharuskan artinya jangan lah faktor-faktor kekerasan masuk dalam politik itu. Sepanjang itu hanya tagar saja tak apalah,” ujar Agung.
Agung menambahkan gerakan tanda pagar apapun tidak boleh sampai menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan berujung pada perpecahan bangsa. Apalagi, tagar itu sengaja dibuat untuk membangun suasana permusuhan di tengah masyarakat.
“Oleh karena itu sebaiknya semua menahan diri dan lebih baik mengeluarkan statement-statement jangan sampai menimbulkan perpecahan untuk memicu adanya kekerasan yang di masyarakat,” pungkasnya
Bukan Bagian Prabowo
Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan bagian dari Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan bagian dari Prabowo. Saya ingin klarifikasi karena gerakan ini jauh hari sebelum Prabowo menjadi capres, ini bukan buatan Prabowo, bukan,” kata Riza, Rabu (5/9/2018).
Menurut dia, gerakan ini lahir dari masyarakat karena menyikapi situasi dan keadaan yang terjadi. Situasi masyarakat bawah yang merasakan kenaikan harga bahan-bahan pokok dan BBM membuat masyarakat bereaksi.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah tidak perlu takut atau berlebihan dalam menyikapi. Cukup dengan menjawab tuntutan masyarakat tersebut.
“Tak perlu dipersekusi, kalau pemerintah mampu menjawab tuntutan itu, harga-harga lebih baik, masyarakat merasa kehidupan tidak terlalu berat, lapangan kerja tersedia, kesejahteraan meningkat, saya yakin gerakan ini juga tidak akan besar,” katanya.
Ia mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan hak masyarakat untuk mengungkapkan pendapat sesuai dengan konstitusi dan demokrasi.
Untuk itu, dia mengecam tindakan yang melarang dan melakukan persekusi terhadap gerakan itu.
Sementara itu, Pengamat Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyatakan tidak setuju dengan tindakan berlebihan pelarangan, pembubaran, dan persekusi atas gerakan tersebut. Karena hal itu tidak demokratis.
Meskipun demikian, menurut dia, tagar tersebut juga tidak mencerdaskan masyarakat justru berujung sloganistis. Akibatnya, masyarakat demokratis yang seharusnya disuguhi oleh gagasan-gagasan dan ide-ide yang dipertarungkan, ditumpulkan hanya menjadi sekadar ganti presiden.
Menurut dia, tagar tersebut bisa dimaklumi saat sebelum capres mengerucut menjadi dua sekarang yang telah mendaftar ke KPU. Namun, kini dengan dua pasangan yang telah mendaftarkan ke KPU tentu publik harusnya diberi tahu, siapa presiden yang ingin diusung dan apa visi, misi, dan gagasan-gagasannya.
“Sekarang, ya, kalau tidak Pak Jokowi, ya. Pak Prabowo. Gagasan apa yang dibawa sehingga harus ganti presiden ini harus disampaikan, kalau tidak mendukung calon, presidennya bukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo, misalnya, lalu siapa, idenya apa, gagasannya seperti apa,” katanya.
