Jakarta, PONTAS.ID – Hingga 29 April 2018 pukul 16.00 WIB, belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rp 107,38 triliun. Angka ini menunjukkan serapan anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 telah mencapai 14,4 persen.
“Sementara untuk progres pembangunan fisik mencapai 15,76 persen,” ungkap Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, dalam keterangan tertulis yang diterima PONTAS.id, Selasa (1/5/2018).
Penyerapan tersebut secara persentase lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2017 yakni sebesar 14,34 persen dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp 106,22 triliun. Anita menegaskan, percepatan belanja infrastruktur berperan menggerakan sektor rill dan membuka lapangan pekerjaan.
Dia menambahkan, progres penyerapan anggaran yang cukup cepat itu tidak terlepas dari sistem lelang yang diterapkan Kementerian PUPR. Dengan lelang dini yang sudah dilakukan sejak Oktober tahun 2017 untuk proyek tahun 2018, kinerja Kementerian PUPR pun semakin efektif dan efisien.
“Target serapan 2018 ditargetkan mencapai 95 perse atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93 persen,” imbuhnya.
Dijelaskan Anita, untuk paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2018, sebanyak 9.946 paket dengan nilai Rp 83,01 triliun, “Terdiri dari paket kontraktual satu tahun, paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutann,” terang dia.
Selain membangun infrastruktur berskala masif, Kementerian PUPR, kata Anita juga menganggarkan Rp 11,28 triiun untuk pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).
“PKT bertujuan membuka lapangan kerja didaerah sehingga daya beli masyarakat desa meningkat dan lebih banyak uang beredar di daerah,” kata dia.
Editor: Hendrik JS
