JAKARTA, PONTAS.ID – Anggota Komisi VII DPR Eva Monalisa mendorong penguatan pengawalan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pembiayaan dan permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Eva usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI terkait pembiayaan dan permodalan UMKM serta ekonomi kreatif, Senin (14/9/2026).
Eva mengatakan, dalam rapat tersebut Komisi VII membahas penyaluran KUR bersama Jamkrindo, Askrindo, dan Kementerian UMKM. Menurutnya, kedua lembaga penjamin tersebut memiliki peran penting dalam mengawal penyaluran KUR.
“Kalau kita lihat dari pemaparan direkturnya, penyaluran KUR ini fluktuatif, kadang 65 persen, 70 persen. Sekarang posisi antara KUR dan non-KUR lebih tinggi KUR,” kata Eva.
Menurut Eva, besarnya peran KUR dalam pembiayaan UMKM perlu diikuti dengan pengawalan yang lebih kuat. Karena itu, ia mengusulkan agar Jamkrindo dan Askrindo dapat menjadi mitra Komisi VII DPR RI.
Saat ini, kata dia, kedua lembaga tersebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah komisi di DPR RI. Jamkrindo dan Askrindo berhubungan dengan Komisi XI dalam aspek keuangan, Komisi VII terkait KUR, serta Komisi VI dalam konteks BUMN.
“Karena KUR kita sendiri ada di Kementerian UMKM, yang merupakan mitra Komisi VII, mungkin kita bisa mengiring juga Askrindo dan Jamkrindo menjadi mitra di Komisi VII,” ujarnya.
Eva menyebut usulan tersebut selanjutnya perlu dibahas melalui sinergi antar komisi dan pimpinan DPR RI. Menurutnya, pembagian mitra kerja antar komisi perlu disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan dan bidang tugas masing-masing.
“Tentu diperlukan sinergi antar lembaga untuk memastikan penyaluran KUR berjalan lancar,” tutupnya.
