JAKARTA, PONTAS.ID – Kasus kekerasan anak di daycare kembali terjadi. Sebanyak 53 anak diduga menjadi korban di Yogyakarta, DPR menilai ini bukti kegagalan sistem perlindungan anak.
Anggota DPR Eva Monalisa, menilai kejadian tersebut bukan sekadar kelalaian individu, melainkan mencerminkan kegagalan serius dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.
“Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi indikasi kegagalan sistem perlindungan anak yang serius dan berulang,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun.
Menurutnya, negara harus bertanggung jawab penuh dalam memastikan keamanan anak, terutama di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman.
“Jika kasus serupa terus berulang dari Depok hingga Yogyakarta, maka jelas ada yang salah dalam sistem pengawasan daycare di Indonesia,” tambahnya.
Eva juga menilai bahwa kasus ini tidak lagi bisa dianggap sebagai ulah oknum semata. Jumlah korban yang mencapai puluhan anak menunjukkan adanya kegagalan kolektif, baik dari pihak pengelola, pengawas, maupun sistem regulasi yang berlaku.
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit nasional terhadap seluruh daycare di Indonesia guna memastikan standar keamanan dan perlindungan anak terpenuhi.
Selain itu, ia mendorong penerapan standar ketat bagi pengasuh dan operasional daycare, termasuk pengawasan real-time melalui CCTV yang dapat diakses secara transparan oleh orang tua. Ia juga menekankan pentingnya pemberian sanksi tegas tanpa kompromi kepada pelaku maupun pengelola yang lalai.
Tak hanya itu, sistem pengaduan yang cepat dan responsif di setiap daerah juga dinilai perlu segera dibentuk guna mencegah terulangnya kasus serupa.
Menurut Eva, kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan perizinan, mengingat daycare Little Aresha disebut tidak mengantongi izin operasional.
“Kasus daycare bukan lagi soal oknum, tapi kegagalan sistem pengawasan dan perlindungan anak. Negara harus hadir dengan regulasi ketat, pengawasan nyata, dan sanksi tanpa kompromi,” tegas legislator dapil Jateng ini.
Ia berharap peristiwa ini menjadi titik balik dalam perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia, bukan sekadar menjadi pemberitaan sesaat.
“Jika negara gagal melindungi anak di ruang yang seharusnya paling aman, maka kita sedang menghadapi krisis perlindungan anak yang nyata,” pungkas anggota BKSAP DPR ini.
