Kab Malang, PONTAS.ID – Paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin siang tadi (12/9/2002) dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kab Malang tahun 2022, dan APBD 2023, berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab.
Mengawali sambutannya, Bupati Malang H.M Sanusi mengatakan, seiring perjalanan waktu dalam pelaksanaan APBD 2022, harus kita syukuri bersama bahwa perkembangan kondisi perekonomian Kab Malang saat ini menunjukkan progres ke arah yang positif, terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang menunjukkan sinyal pemulihan, setelah sempat terkontraksi akibat pandemi Covid-19.
Hal ini tentu menjadi turning point baginya sekaligus akan menambah optimisme masyarakat bahwa tahun ini dan kedepannya akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tentu harus tetap mewaspadai beberapa risiko penghambat keberhasilan upaya pemulihan ekonomi, yang kini terus digerakkan. Di mana risiko tersebut salah satunya juga berkaitan dengan ketidakpastian kapan berhentinya pandemi Covid-19, sehingga upaya penanganan, pengendalian, dan pencegahan Covid-19 perlu terus kita lakukan, agar aktivitas kehidupan masyarakat dapat kembali normal.
“Kemudian risiko yang perlu diwaspadai selanjutnya yakni dampak lanjutan dari pandemi Covid-19 khususnya terhadap perekonomian daerah, seperti meningkatnya jumlah pengurangan tenaga kerja, banyaknya industri kecil yang gulung tikar, meningkatnya kemiskinan, serta tekanan finansial kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dari sisi penerimaan,” terang Abah Sanusi sapaan akrabnya.
Di sisi lain adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang melanda pada tahun 2022 ini, harapannya juga dapat segera kita tekan dengan berbagai kebijakan yang komprehensif, sehingga roda perekonomian tetap berjalan dengan baik, lanjut Bupati Malang. Pada perekonomian global, berbagai risiko juga masih akan membayangi, seperti ketidakpastian geopolitik, krisis energi, dan perubahan iklim. Konflik yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan global pada tahun 2022.
Peningkatan harga komoditas akibat konflik akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian global, di mana pertumbuhan ekonomi global akan tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan hasil olahan industri pertambangan. Selain itu distribusi bahan baku pangan juga akan terhambat.
Dampak lain yang cukup berat akan dirasakan dengan adanya kenaikan harga energi, khususnya minyak dan gas bumi. Kenaikan harga ini tentunya akan menekan kondisi fiskal nasional, karena meningkatnya beban subsidi, khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG. Meskipun terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, namun optimisme dalam mengakselarasi pemulihan ekonomi harus terus diupayakan. Optimisme ini akan terus meningkat sejalan dengan langkah-langkah penanganan yang tepat dan akurat. Percepatan program vaksinasi yang masif telah dilakukan oleh Pemkab Malang guna mencapai imunitas kelompok (herd immunity), dimana program vaksinasi ditargetkan terdistribusi merata hingga akhir tahun ini.
Penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak juga telah menunjukkan progres yang baik. Dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia SHIKNAS, data perkembangan kasus PMK sampai dengan bulan September ini mengalami penurunan secara sigifikan. Dari jumlah kasus sebanyak 19.736 ekor, sembuh sebanyak 17.269 ekor; atau 87,6%. Dengan jumlah kematian 371 ekor dan potong paksa 397 ekor. Kemudian terkait dengan capaian vaksinasi PMK untuk sapi perah, dosis I telah diberikan sebanyak 56.900 dosis; atau 100%. Dosis II telah diberikan sebanyak 38.877 dosis; atau 68,3%. Untuk sapi potong, dosis I telah mencapai 24.311 dosis; atau 81%.
Hal ini akan terus diupayakan untuk segera mencapai 100% secara lengkap. Selain itu, seperti kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter sebagai upaya pemulihan ekonomi. Dari sisi fiskal, yaitu dengan memberikan stimulus untuk memperkuat sistem kesehatan kepada kelompok masyarakat dan industri yang terdampak.
Dari sisi moneter, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM. Upaya perbaikan ekonomi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun mendatang. Selaras dengan hal itu, kemajuan sosial ekonomi masyarakat Kab Malang juga menunjukkan arah positif pada pembangunan ekonomi, efektivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.
Kondisi ini masih perlu ditingkatkan dengan menggali serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang, serta memacu sektor-sektor lainnya yang belum berkembang dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Naiknya pertumbuhan ekonomi tentunya ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Jika kita perhatikan, pertumbuhan ekonomi Kab Malang pada tahun 2020 sebesar -2,68%, sedangkan pada tahun 2021 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar 3,12%.
Pertumbuhan tersebut sebagian besar didominasi dari sektor pertanian, mengingat Kab Malang merupakan daerah penyokong lumbung pangan di Jawa Timur. Selain itu, pada sektor sekunder terus mengalami peningkatan seiring dengan tumbuhnya industri pengolahan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan kondisi ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yaitu berkisar 4,0%-4,3%. Prospek perekonomian tahun 2022 diharapkan akan semakin baik dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta menjaga inflasi agar tetap terkendali, sehingga pada gilirannya sektor lainnya juga akan bergerak ke arah positif seperti UMKM, investasi dan lain-lain.
Dengan memperhatikan pulihnya perekonomian global dan nasional, termasuk juga mulai adanya akselerasi terhadap perekonomian di Kab Malang, mengindikasikan bahwa program-program pemulihan ekonomi dari adanya pandemi Covid-19 telah berdampak positif bagi masyarakat Kab Malang. Pelaksanaan refocusing anggaran pada tahun 2021 dan percepatan program-program prioritas hingga semester satu tahun 2022 yang diarahkan pada terjaminnya kebutuhan pelayanan dasar, percepatan penanganan kesehatan, serta pemulihan dampak sosial dan ekonomi, telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Kab Malang.
Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pertumbuhan yang cukup signifikan terhadap lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar 7,35% dan pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 3,66%. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan pada pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2023 yang lalu, dimana pada asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 utamanya dari prosentase tingkat pertumbuhan ekonomi, semula ditargetkan sebesar 4,3% – 4,6%, disesuaikan naik menjadi sebesar 5,04% – 5,24%. Penyesuaian ini juga telah memperhitungkan target pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Timur tahun 2023.
Untuk tetap mengakselerasi kondisi perekonomian tersebut, Kab Malang masih membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam upaya mempercepat pembangunan, sehingga masih perlu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh perangkat daerah penghasil. Untuk PAD akan tetap diupayakan meningkat dari tahun ke tahun.
Namun demikian, secara prosentase sampai dengan saat ini Pemkab Malang masih tergantung pada dana dari Pemerintah Pusat, yaitu dari Pendapatan Transfer, utamanya Dana Alokasi Umum (DAU), maupun bentuk-bentuk penerimaan lain dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pendapatan Daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dari ketiga kelompok tersebut untuk PAD memberikan kontriusi 23,46% terhadap total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi 69,15%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi 7,39%.
Daerah tahun 2023, untuk penerimaan pembiayaan daerah telah diperhitungkan dengan cermat dan rasional yaitu sebesar Rp 340.125.478.696,00 atau turun 0,94% dibanding APBD induk tahun 2022 yaitu sebesar Rp343.351.702.842,00. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah hanya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang sebesar Rp1.000.000.000,00.
Dengan target penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp340.125.478.696,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp1.000.000.000,00, maka pembiayaan Netto tahun 2023 sebesar Rp339.125.478.696,00 untuk menutup defisit anggaran, sehingga SILPA tahun berjalan NIHIL.
Menutup sambutannya, Bupati Malang menyampaikan, selanjutnya rancangan perubahan APBD Kab Malang tahun 2022, dan rancangan APBD tahun 2023 untuk dilanjutkan dengan pembahasan sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap pembahasan kedua dokumen rancangan ini akan berjalan lancar, sehingga proses penyusunan dan penetapannya juga akan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dengan demikian sisa waktu yang kurang lebih hanya 4 bulan dalam tahun 2022 ini, dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tutupnya
Penulis: Bagus Yudistira
Editor: Rahmat Mauliady
