Jakarta, PONTAS.id – Kontroversi mengenai kondisi listrik di Aceh kembali menguat setelah Pemerintah Aceh memberikan klarifikasi atas pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya melaporkan kepada Presiden bahwa 97 persen listrik Aceh telah menyala. Pemerintah Aceh menegaskan bahwa informasi tersebut tidak merepresentasikan kondisi lapangan, sementara warga melaporkan pemadaman yang jauh lebih sering dari yang diperkirakan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa pemulihan listrik belum mencapai angka yang disebutkan Menteri ESDM. Menurut pembaruan data, suplai listrik menuju jaringan menengah baru mencapai 60–70 persen di seluruh Aceh, sedangkan tingkat penyalaan di Banda Aceh berada pada kisaran 35–40 persen. Sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan jaringan terparah—seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur—bahkan dilaporkan belum tembus 40 persen.
“Kami perlu meluruskan agar tidak terjadi kekecewaan masyarakat dan tidak menimbulkan resistensi terhadap petugas PLN yang sedang bekerja di lapangan,” kata MTA dalam keterangan tertulis yang diterima PONTAS.id, Selasa (9/12/2029).
Ia menambahkan bahwa hampir 1.000 petugas PLN diterjunkan untuk mempercepat pemulihan, sehingga informasi yang tidak akurat dapat berpotensi memicu ketegangan.
Selain klarifikasi pemerintah daerah, warga turut mengemukakan pengalaman berbeda dari klaim yang disampaikan Bahlil ke Presiden. Nova (36), seorang warga Aceh, mengaku bahwa penyalaan listrik justru terlihat tidak stabil dan menunjukkan pola yang janggal.
“Saat Presiden datang mengunjungi Aceh, listrik di banyak tempat tiba-tiba dihidupkan. Tapi setelah Presiden pergi, listrik kembali mati,” kata Nova.
Ia menyebut bahwa kondisi di beberapa wilayah berlangsung tidak menentu. “Hoax itu kalau laporannya 97 persen. Ada daerah yang tiga hari mati, satu hari nyala, bahkan ada yang dua hari mati, satu hari nyala. Itu di wilayah yang tidak terdampak langsung banjir. Bisa dibayangkan bagaimana daerah yang terdampak berat.” tegasnya
Nova menambahkan bahwa kondisi tersebut membuat warga merasa kebingungan dan mempertanyakan akurasi laporan pemerintah pusat. “Kami hanya ingin informasi yang benar, supaya tidak memberi harapan palsu.” bebernya
Pemerintah Aceh berharap seluruh pihak berhati-hati dalam menyampaikan kondisi publik, terutama di tengah masa pemulihan bencana agar tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penulis: Rahmat Mauliady
Editor: Fajar Virgiawan Cahya
