Jakarta, PONTAS.ID – Sejumlah perempuan yang merupakan pelaku usaha kecil menengah dan istri dari para pengusaha terdampak kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) menyuarakan jeritan hati mereka melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Mereka menamai diri sebagai Perkumpulan Wanita dan Istri Pengusaha Korban Gagal Bayar PT (BDS), sebuah kelompok yang sejak lebih dari satu tahun terakhir terjebak dalam ketidakpastian akibat pembayaran yang tidak kunjung diselesaikan oleh BUMD Kabupaten Bandung, PT BDS.
“Kami bukan koruptor. Kami bukan penjahat. Kami hanya rakyat biasa yang mencari nafkah dengan cara yang sah. Tapi kami dipaksa menanggung beban yang bukan kesalahan kami,” ungkap Henny Kurniawati, salah satu perwakilan korban, saat dijumpai wartawan di Kawasan Ramawangun, Jakarta Timur, Senin (4/5/2025)
Dalam keterangannya, Henny menyebut bahwa akibat gagal bayar ini, usaha mereka tumbang, banyak rumah tangga yang terguncang, dan sebagian anak-anak mereka kini terancam putus sekolah.
“Kami sudah menjual aset, terjerat utang bank, dikejar debt collector, bahkan ada yang dilaporkan secara pidana, padahal akar masalahnya adalah BDS tidak bayar,” tambah Henny dengan nada getir.
Tak hanya itu, efek domino dari kasus ini membuat sebagian pelaku usaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan mereka, yang kini kehilangan penghasilan dan harapan. Kondisi ini menambah daftar panjang pengangguran di Indonesia.
Mereka juga menyampaikan, hingga hari ini, tidak ada satupun pejabat pemerintah pusat yang turun tangan atau menunjukkan sikap proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Mereka menyayangkan ketidakhadiran negara di tengah jeritan rakyat kecil yang jelas-jelas telah menjadi korban dari badan usaha milik daerah.
“Kami sudah menjerit setahun, tapi belum ada kepastian. Kami berharap Presiden Prabowo mendengar langsung jeritan kami ini. Jangan sampai keadilan hanya milik yang kuat dan kaya saja,” tulis mereka dalam surat terbuka yang juga ditujukan kepada Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK.
Para korban mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan, membenahi manajemen BUMD yang diduga telah lalai dan abai terhadap kewajibannya, serta memastikan hak-hak warga negara dikembalikan sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini ditayangkan, Direktur Utama PT BDS tak kunjung merespon pertanyaan PONTAS.id.
Sebelumnya, Para pelaku usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Korban PT Bandung Daya Sentosa (BDS) menjerit akibat tunggakan pembayaran dari BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Total kerugian pun tak main-main, ditaksir mencapai Rp105,4 miliar.
Ketua forum, DA, mengungkapkan bahwa sejak awal 2024, para pelaku usaha diminta untuk memasok daging ayam, khususnya bagian dada, ke PT BDS sebagai bagian dari program distribusi pangan daerah. Namun hingga Juli 2025, ada beberapa pengusaha tak sepeser pun pembayaran diterima.
Penulis: Rahmat Mauliady
Editor: Fajar Virgiawan Cahya
