Jakarta, PONTAS.ID – Dalam rangka menguatkan hubungan diplomasi dan kerja sma antar Indonesia Malaisya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Melakukan lawatan kunjungan ke negeri Jiran Malaisya pada tanggal 28 April sampai dengan tanggal 1 Mei 2025.
Menurut Firman Soebagyo, Anggota MPR RI Farksi Partai Golkar, Kunjungan yang di pimpin langsung oleh Wakil Ketua MPR RI mas IBAS / Edhie Baskoro Yudhoyono, dengan tujuan menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi dan politik antar Indonesia dan Malaisya di tengah tekanan ekonomi politik global.
“ Kunjungan ini adalah bagian dri ikhtiar kita Untuk merawat dan meningkatkan hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik antara kedua negara yang serumpun, di tengah tekanan ekonomi politik global yang terus mengalami perubahan dri waktu ke waktu”, Ujarnya, ketika di konfirmasi media ini.
Kunjungan selama empat hari ini, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, didampingi oleh Firman Soebagyo (Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI), Rinto Subekti (Demokrat), dr. Hj Celilica N (Demokrat), Drs Achmad M.Si (Demokrat), Hj. Indun Anisa MA (PKB) dan Ujang Bey SIP, MIP (Nasdem).
Delegasi diterima langsung oleh ketua Parlemen Malaisya, dengan membawa sejumlah isu-isu strategis yang menjadi agenda pembahasan antara lain adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di semua sektor, isu penyeludupan narkoba serta isu lainnya, yang sebelum mereka juga diterima oleh Duta Besar RI di Kuala Lumpur dan Menteri Komunikasi Digital Malaisya.
“Kami bahas sejumlah isu dan masalah yang terjadi diantara ketua negara terupaya isu PMI yang sudah mencapai 675 ribu orang di semua sektor, dan isu narkoba karena Malaisya sebagai negara transit”, Tutur Firman.
“Kunjungan ini sangat bermanfaat positif, dan kami juga membahas berbagai hal hal ekonomi global, politik, hukum , sosial budaya, teknologi digital yang menjadi tantangan kita kedepan”, Sambungnya.
Firman dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan beberapa isu isu strategis terkait dgn komisi IV yaitu Sawit, Ilegal Loging dan Ilegal Fishing, serta juga membahas terkait dengan berbagai UU terutama Tenaga Kerja Migran.
