Indramayu,PONTAS.ID – Ratusan petani Indramayu yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu (STI) berdemonstrasi di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu, menuntut persamaan hak atas kelompok tani yang tergabung didalamnya, Selasa (16/01/2025).
Ketua STI Damuri mengutarakan alasan gelar aksi demonya menanyakan peran Dinas Pertanian yang selalu mengabaikan para petani yang tidak masuk dalam pendataan dinas pertanian, para petani dalam wadah STI mengeluhkan tidak adanya penyuluhan serta bantuan yang didapat sebagaimana program pemerintah pusat berikan ke daerah.
Menurut Damuri, selama ini bantuan dan penyuluhan hanya sekitar kelompok dan gapoktan yang terdata di kedinasan, sedangkan putusan MK nomor 87/puu/2013 tertulis untuk semua kelompok tani maupun petani hutan dan umum.
“Selama ini DKPP sudah mengabaikan peran petani hutan maupun mandiri, dari dulu para petani STI merasa terabaikan dari perhatian daerah, dan hanya kalangan terdaftar saja, yang mendapatkan bantuan, padahal kita tau bahwa program pemerintah pusat melalui putusan MK jelas disitu tertulis untuk para petani, bukan kelompok maupun yang terdaftar di kedinasan,” ujar Damuri.
Lanjut Damuri aksi kali ini diikuti sekitar 200 orang yang membawa berbagai spanduk tuntutan. Yang bertuliskan pengakuan tanpa diskriminasi.
“Sekarang ada kisaran 200an petani yang mewakili desanya masing masing, yang mana petani kita ini belum sama sekali merasakan bagaimana peran dinas pertanian memperhatikan keberadaan STI,” pungkasnya
Saat berjalanya unjuk rasa, Kasat Pol-PP Teguh Budiharso mewakili pemerintah daerah memerintahkan perwakilan STI untuk berdiskusi tentang tuntutan juga kendala yang ada.
Dalam diskusi tersebut Teguh mengatakan, bahwa dirinya sepakat dengan STI, bahwa peran dinas pertanian selama ini perannya belum maksimal, untuk itu dirinya berharap dinas pertanian bisa mengkoreksi kembali penerima program bantuan serta menambah kinerjanya di dalam penyuluhan para petani.
“Saya sepakat dengan saudara Damuri, dinas pertanian belum maksimal dalam hal perhatian ke para petani, untuk itu tolong kaji kembali aturan serta penerima bantuan yang mana banyak yang belum dipelajari maupun kurang diketahui masyarakat tentang aturan aturan yang ada,” jelas Teguh.
Sedangkan Pihak Pertanian Ikbal sebagai Sekdis, berdalih bahwa dinas hanya bisa memfasilitasi tidak punya kewenangan dalam memutuskan,
“Saya disini hanya menampung dari keluhan dan tuntutan para petani, kembali lagi semua tuntutan itu ada di kementrian,” tegas Ikbal.
Senada dengan sekdis, kabid penyuluhan pun mengatakan bahwa semua yang dilakukan dinas sudah melalui regulasi yang ada, jikalau semua itu program itu tidak merata maka dinas hanya bisa mengajukan usulan ke kementrian.
“Kita sebagai pelaksana hanya mengikuti arahan yang sudah di tentukan jadi apapun yang menjadi tuntutan para demonstran, jika tidak terdata di kedinasan maka kamipun tidak bisa berbuat apa apa,” ucap Ikhwan Kabid penyuluhan.
Ketua STI berharap kepada pemerintah pusat agar bisa mempercepat kebijakan tersebut untuk rakyatnya.
“Harapan kami, kementrian bisa bekerja untuk rakyat, bukan hanya gayung bersambut, artinya jika ada aksi baru bertindak,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi bentuk peringatan serius bagi Dinas Pertanian, agar segera menjalankan tugasnya sebagimana program yang ditekankan oleh Presiden bahwa Indonesia menuju Indonesia swasembada pangan.
Penulis: Cartono
Editor : Fajar Virgyawan Cahya
