MPR Minta Masukan soal Amandemen UUD-Pemilu Langsung kepada SBY

Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR dan Plt Sekjen MPR Siti Fauziah saat Jumpa Pers di Kediaman Pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor
Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR dan Plt Sekjen MPR Siti Fauziah saat Jumpa Pers di Kediaman Pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, ada sejumlah poin disampaikan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Pimpinan MPR untuk perbaikan bangsa kedepan seperti Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) hingga pemilihan umum langsung.

“Hal-hal penting yang tadi kami bicarakan adalah pertama bahwa Pak SBY berpandangan amandemen itu atas Undang-Undang Dasar bukanlah hal yang tabu,” kata Bamsoet di kediaman SBY, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/5/2024).

Dia mengatakan amandemen tersebut dibutuhkan sebagai roadmap untuk pembangunan bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Namun arah pembangunan tetap harus sejalan dengan visi misi presiden terpilih.

“Beliau sependapat dengan pentingnya kita bangsa ini memiliki road map atau bintang pengarah program pembangunan jangka panjang berkesinambungan, namun tetap selaras dengan visi misi presiden yang berjalan,” jelas Bamsoet.

“Artinya visi misi presiden itu sejalan dengan visi misi bangsa yang nanti ada dalam PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara) yang punya paham sebagai cerminan Pembukaan UUD yang mencerminkan tentang jaminan negara terhadap kesejahteraan rakyatnya terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan,” sambungnya.

Bamsoet menambahkan dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait sistem pemilihan umum langsung. Menurutnya, sistem tersebut memiliki dua pandangan yakni baik dan buruk.

“Beliau (SBY) juga tadi menyoroti tentang Pilkada. Di mana beliau mengharapkan pemilihan langsung itu yang beliau rasakan sendiri kemarin melalui perjalanan di 86 kabupaten ada goodnews dan badnews,” jelasnya.

Dia mengatakan untuk good news atau berita baik, pemilu langsung bisa membuat masyarakat lebih teredukasi dengan terkait politik. Sebab bisa meminimalisir sejumlah isu seperti ras, agama, ideologi yang kerap muncul saat pemilu.

“Good news-nya kesadaran rakyat kita berpolitik sudah semakin dewasa tidak lagi mempersoalkan ras, etnik, etnis, apalagi agama, dan ideologi,” ungkap Bamsoet.

Sementara untuk bad newsnya, dia mengatakan hal itu bisa dilihat dari biaya yang dikeluarkan pada saat pemilu cenderung mahal. Menurutnya, hal itu lah yang harus dikaji lebih mendalam.

“Tapi bad news-nya itu tadi itu pemilu berbiaya tinggi. Ini yang beliau mendorong agar kita melakukan kajian mendalam tentang sistem pemilu langsung ini,” kata Bamsoet.

Dia menambahkan dalam pertemuan tersebut SBY meminta agar pimpinan MPR mengkaji kembali pemilu langsung.

“(Pemilu langsung) Apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Ini kita diminta untuk mengkaji kembali termasuk juga pemilihan umum di legislatifnya,” jelasnya.

Bamsoet mengatakan SBY berpesan agar sistem pemerintahan di masa mendatang bisa berlangsung tenang dan adem tanpa ada kegaduhan yang berarti.

“Dari pandangan Pak SBY terkait pandangan beliau berpengalaman sebagai Presiden 10 tahun tentu menekankan pada pemerintahan yang tenang, pemerintahan yang adem, pemerintahan tanpa adanya kegaduhan-kegaduhan yang berarti,” ungkapnya.

Terakhir, Bamsoet mengatakan setiap masukan yang didapatkan bakal disusukan untuk direkomendasikan kepada pimpinan MPR dan pemerintahan yang akan datang.

“Semua masuk-masukan ini bakal disusun untuk rekomendasi pimpinan MPR yang akan datang atau pemerintahan yang akan datang,” tutup Bamsoet.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Presiden RI ke-6 SBY, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Basarah, dan Pj Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah di rumah SBY, Cikeas,hari ini.

Sebagai informasi, Silaturahmi Kebangsaan yang dilakukan oleh pimpinan MPR akan kembali berlanjut dengan mengunjungi sejumlah tokoh nasional. Dijadwalkan, para pimpinan MPR bakal bersilaturahmi dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

 

 

Previous articlePentingnya UU Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkatkan Value dan Kebermanfaatan Aset milik Daerah
Next articleOtda Dinilai Belum Sejahterakan Rakyat, DPD Gelar Uji Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here