Kompak, 4 Organisasi Pers Tolak UU Penyiaran

Malang, PONTAS.ID – Demo penolakan Revisi UU penyiaran telah terjadi dimana-mana tak terkecuali di Malang Raya, revisi UU penyiaran yang saat ini masih berupa draft mendapat penolakan dari masyarakat dan insan pers. Gelombang penolakan terus terjadi disejumlah daerah yang dilakukan oleh lintas organisasi maupun sesama profesi wartawan.

Di Malang Raya gabungan lintas organisasi mulai dari PWI, AJI, IJTI dan PFI dan teman-teman media lainnya menyuarakan hal serupa. Aksi damai wartawan ini dipusatkan di depan Gedung DPRD dan Kantor Walikota Malang, Jum’at (17/5/2024). Pers sebagai salah satu pilar demokrasi tidak boleh dibatasi, pembatasan pers sama dengan pengekangan demokrasi. Pemerintah seharusnya membuat undang-undang untuk mengatasi tantangan jurnalisme dalam ruang digital tanpa mengancam kebebasan berekspresi.

“Aksi damai ini menjadi sikap kita bahwa kita tegas menolak RUU penyiaran, gabungan lintas organisasi menjadi satu kekuatan, kami meminta kebebasan pers sesuai amanah UU no.40 tahun 1999 Tentang Pers” kata Prasetyo Lanang, salah satu orator. Larangan penayangan eksklusif konten investigasi sangat membatasi kebebasan pers.

Dalam pasal 50B ayat 1 dan 2 disebutkan adanya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi “selain memuat panduan kelayakan isi dan konten siaran, Standar Isi Siaran (SIS) memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi” demikian isi pasal tersebut. Dalam hal jurnalistik investigasi yang disiarkan dibatasi dengan keharusan mematuhi UU penyiaran dan turunan dalam P3 SIS, pelarangan sudah dijelaskan secara spesifik pada investigasi dengan seleksi melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Investigasi adalah roh dari jurnalisme, pelarangan penayangan eksklusif konten investigasi sama dengan membatasi kebebasan pers”ungkap ketua AJI Malang, Benni Indo. Pasal lain yang menjadi kontroversi adalah pasal 50B ayat 2 huruf k, bahwa pasal 50B ayat 2 tersebut memiliki banyak tafsir, terlebih adanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal ambigu ini berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis”tambah Benni.

Dalam kegiatan aksi demo damai ini sangat disayangkan tidak ada anggota DPRD kota Malang yang ada di tempat, menurut informasi yang diterima teman-teman media bahwasanya para anggota DPRD sedang dinas luar. “Nantinya kita akan mengirim surat rekomendasi kepada DPRD se Malang Raya, agar rekomendasi tersebut bisa diteruskan ke DPR RI” tutup ketua IJTI Malang Raya, Moch Tiawan.

Penulis: Bagus Yudhistira
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleGenjot Pasokan Air Bersih, Pemkab Malang Siapkan SPAM Diyeng
Next articleBamsoet Apresiasi Kiprah Akbar Tandjung dalam “Tribute to Akbar Tandjung”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here