Purbalingga, PONTAS.ID – Ketua MPR Bambang Soesatyo menekankan kepada segenap kader dan anggota Partai Golkar untuk senantiasa menjadi teladan bagi kader dan anggota partai politik lainnya. Sebagai partai politik tertua di Indonesia, Golkar harus senantiasa menjadi panutan.
Salah satunya ditunjukan dengan melakukan kampanye politik secara santun, riang, dan gembira. Mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan suka cita kepada teman sekasur, sedapur, sesumur, sedulur dan sedesa.
“Untuk meraih kemenangan, kader dan anggota Partai Golkar tidak boleh menjelekan partai politik maupun kandidat lainnya. Jika kita mendapatkan serangan, cukup dilawan dengan senyuman. Namun jika ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dengan melakukan black campaign, hoax, maupun ujaran kebencian, jangan ragu untuk melaporkannya kepada Bawaslu atau bahkan kepolisian. Karena black campaign, hoax, maupun ujaran kebencian, sangat berpotensi memecah belah bangsa. Dan Partai Golkar dengan semangat Karya Kekaryaannya, selalu menjadi yang terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia,” ujar Bamsoet, 11 Desember 2023.
Dalam safari politik di hari keempat ini, Bamsoet mengukuhkan saksi Partai Golkar di empat kecamatan di Purbalingga. Antara lain, Kaligondang, Bukateja, Purbalingga, dan Kemangkon. Total hingga hari keempat, Bamsoet sudah mengukuhkan saksi Partai Golkar di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 18 kecamatan. Yakni, Karangreja, Karangjambu, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Bukateja, Purbalingga, dan Kemangkon.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini kembali mengingatkan para saksi serta keluarga besar Partai Golkar pada umumnya untuk tetap mewaspadai berbagai potensi kecurangan dalam Pemilu 2024. Mengingat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, masih terdapat kenaikan jumlah pelanggaran Pemilu.
“Pada Pemilu 2014, jumlah pelanggaran Pemilu mencapai 10.754 kasus, dan naik menjadi 15.052 kasus pada Pemilu 2019, yang sebagian besarnya adalah masalah administratif. Pada Pemilu 2019, pelanggaran kasus pidana Pemilu tercatat sebanyak 348 kasus, atau meningkat 58,3 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 2014,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, hal lain yang perlu diwaspadai yakni terkait kesehatan dan keselamatan. Pada Pemilu 2014, tercatat 157 orang petugas atau relawan Pemilu meninggal dunia. Sedangkan pada Pemilu 2019, jumlah korban meninggal meningkat hampir 6 kali lipat, mencapai 894 orang. Serta lebih dari 5 ribu orang petugas Pemilu menderita sakit setelah melaksanakan tugas.
“Peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran besar agar tak terulang kembali di Pemilu 2024, selain terhadap relawan dan petugas Pemilu, juga terhadap saksi yang bertugas. Kita tidak ingin menjadikan momentum Pemilu yang merupakan pesta demokrasi berubah menjadi silent killer. Pemilu yang damai, bermartabat, dan menggembirakan, harus dirasakan oleh semua yang terlibat di dalamnya, termasuk para saksi dan penyelenggara Pemilu,” pungkas Bamsoet.
Penulis: Herdi
Editor: Pahala Simanjuntak
