Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh insan pers di tanah air untuk memegang teguh kode etik jurnalistik. Hal ini disampaikan saat membuka Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9/2023) siang.
“Kode etik jurnalistik harus terus kita pegang teguh, karena justru inilah nilai plus dari media dan pers, justru inilah kelebihan media dan pers dibandingkan dengan citizen journalism,” ujar Presiden.
Presiden pun mengingatkan insan pers, agar dalam membuat pemberitaan tidak terpancing oleh sesuatu yang viral dan hoaks.
“Sekali lagi, jangan terpancing bersaing karena viral atau bersaing karena hoaks, dan jangan terpancing karena yang penting viral, heboh, dibaca. Saya kira hal-hal seperti itu yang harus kita hindari,” ujarnya.
Terkait hal itu, Presiden meminta PWI untuk terus menjaga profesionalisme insan pers di tanah air. Sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, Presiden mengharapkan PWI dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemberitaan yang benar, autentik, berkualitas, dan berimbang.
“Sekarang ini mestinya berita yang baik itu bukan berita yang asal viral, bukan asal yang sensasional, karena itu justru memicu bertebarannya hoaks yang sampai saat ini masih ada, saya mendapatkan laporan dari Menkominfo kira-kira masih 11 ribu yang bertebaran di dunia digital,” ujarnya.
Apresiasi Pers
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah. Presiden menilai kritik dan masukan dari insan pers tersebut adalah energi tambahan bagi pemerintah.
“Menurut saya semua tidak apa-apa dan semua tetap menjadi jamu sehat dan energi tambahan bagi pemerintah, apalagi ini makin dekat dengan tahun politik, nah pasti semakin banyak yang tadi saya sampaikan, akan keluar,” ujarnya.
Jokowi menekankan bahwa payung besar regulasi terkait transformasi digital harus dibuat lebih holistis agar transformasi tersebut dapat menciptakan potensi baru dan tidak menggerus perekonomian yang sudah ada.
“Payung besar regulasi tentang transformasi digital ini memang harus dibuat dengan lebih holistis dan ini sedang dikerjakan pemerintah agar perkembangan teknologi bisa yang kita harapkan dan diharapkan oleh masyarakatmestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada, bukan menggerus ekonomi yang sudah ada,” ujar Presiden.
Selain untuk mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi, regulasi ini juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi industri yang terdampak seperti industri kreatif maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Industri kreatif harus dipayungi, UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital ini,” ujarnya.
Kecerdasan Buatan
Presiden mengungkapkan, pemerintah baru saja memutuskan aturan terkait perniagaan di media sosial atau social commerce yang memberikan dampak besar bagi pelaku UMKM di tanah air akibat terlambatnya regulasi.
“Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar [regulasinya], karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja, sudah efeknya ke mana-mana,” ucapnya.
Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa perkembangan dunia digital tidak bisa dihentikan. Presiden mencontohkan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang saat ini semakin berkembang menjadi generative artificial intelligence
“Regulasinya selalu terlambat, peraturannya selalu terlambat, sehingga selalu didahului oleh hal-hal yang baru. Kita belajar yang satu belum selesai, sudah muncul generative artificial intelligence, ini barang apa lagi, yang satu belum selesai kita pelajari. AI sekarang ini,” tandasnya.
Turut hadir, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Ketua Umum PWI Atal S. Depari, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Fajar Virgyawan Cahya
