Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan ekspor bijih nikel ilegal ke China sepanjang 2020– 2022.
Hal ini berawal dari temuan KPK yang melihat ada perbedaan data ekspor dan impor nikel dengan Otoritas Bea Cukai China. Jika benar selisih ekspor mencapai angka Rp 14,5 trilyun, sehingga total kehilangan pendapatan negara sebesar Rp 575 miliar, maka ini jelas bentuk perilaku koruptif di sektor pertambangan.
Pemerintah mesti tegas dengan kebijakan hilirisasi tambang, penguatan aspek pengawasan dan audit komoditas sumber daya mineral.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagaimana realisasi kebijakan hilirisasi sumber daya mineral. Jika kita lemah dalam pengawasan, kebijakan ini justru membentuk perangkap penyalahgunaan (moral hazard). Saya juga mempertanyakan peran Ditjen Bea Cukai, Bakamla, Pol Air, dan KSOP dalam memantau dan menegakkan aturan pelarangan ekspor. Ekspor ilegal ini harus dibongkar dan diusut dengan tuntas,” ujarnya, Minggu 25 Juni 2023.
Menurutnya, Indonesia mestinya dapat segera menjadi pemain utama dalam industri baterai global. Nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai adalah energi masa depan, sehingga akselerasi hilirisasi sumber daya mineral menjadi kemestian. Fakta adanya ekspor nikel ilegal ini jangan-jangan hanya fenomena gunung es.
Jumlah nikel atau komoditas lain yang diekspor secara ilegal jauh lebih besar daripada temuan ini. Pemerintah harus melakukan audit investigatif, bukan hanya pada perusahaan yang melakukan ekspor ilegal, namun juga pada institusi pengawasan. Kita nanti akan tahu siapa pihak yang mesti bertanggung jawab.
Menteri Koperasi dan UMKM di era Presiden SBY ini juga mengingatkan bahwa segala rupa sumber daya harus dioptimalisasi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Penguasaan komoditas strategis adalah bagian dari ketahanan nasional. Apalagi dengan konstelasi dan dinamika geopolitik global yang kian tidak berkepastian, penguasaan energi dan sumber daya mineral menjadi semakin krusial. Kita harus melihat kejadian ekspor ilegal ini dengan holisitk, bukan perkara sepele. Ini menjadi tragedi dan kewibawaan negara menjadi pertaruhannya.
“Saya meminta agar kejadian ini diusut dengan tuntas, sekaligus menjadi preseden agar pengawasan dan audit terhadap pengelolaan dan pengawasan sumber daya mineral ditingkatkan. Hilirisasi adalah kebijakan yang bagus, ini mesti didukung. Namun jika celah penyalahgunaan masih saja terjadi, maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Semoga ini menjadi yang terakhir,” tutup Syarief.
Penulis: Herdi
Editor: Pahala Simanjuntak
