Hadiri Sidang via Zoom, Hakim Panggil Paksa Mardani Senin Depan

Banjarmasin, PONTAS.ID – Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H Maming akhirnya ditetapkan panggilan paksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk hadir pada sidang lanjutan, Senin (25/4/2022) depan.

Pemanggilan paksa itu menyusul kehadiran Mardani H Maming hanya via virtual sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan gratifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara di Kabupaten Tanah Bumbu yang menyeret mantan Kadis ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwidjono sebagai terdakwa, Senin (18/4/2022) petang.

Lantaran dirinya sedang berada di Singapura untuk sebuah urusan yang tidak dibeberkan dalam sidang.

Namun Majelis Hakim tampaknya tidak berkenan dengan kesaksian dilakukan via zoom. Oleh karena itu, Hakim akhirnya mengeluarkan penetapan panggilan paksa untuk Mardani H Maming. Yakni Bendum PBNU itu harus hadir secara fisik ke Pengadilan Tipikor pada sidang Senin 25 April 2022 mendatang.

“Hakim mengeluarkan penetapan panggilan paksa untuk Mardani H Maming yang sekarang sedang berada di Singapura, harus hadir di tanggal 25 April 2022,” ujar Lucky Omega Hasan, pengacara Raden Dwidjono, di PN Tipikor Banjarmasin.

Alasannya, Hakim membutuhkan kesaksian Mardani H Maming pada perkara mantan Kadis ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwidjono tersebut.

Pantauan, sidang yang sedianya digelar pada siang hari itu sempat molor hingga pukul 18.25 Wita, karena PN Tipikor Banjarmasin masih menggelar sidang korupsi proyek infrastruktur dengan terdakwa mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Senin (18/4/2022), telah mengajukan surat permohonan resmi kepada Ketua Majelis Hakim Persidangan Perkara Korupsi Terdakwa Raden DwiDjono agar membuat penetapan perintah membawa saksi Mardani H Maming.

Surat diserahkan oleh Boyamin saat bermaksud memantau secara langsung persidangan itu. Namun lantaran waktu sidang diundur hingga malam, Boyamin akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta.

Pada surat permohonan kepada Majelis Hakim, MAKI mengutip Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

“Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku,” demikian bunyi penjelasan Pasal 159 ayat (2).

Selain itu, menurut MAKI, jika Mardani H Maming terbukti sengaja tidak menghadiri sidang, maka ia bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis: Mohammad Apriani/Zainal Hakim
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleTokoh PKB Jatim Dukung La Nyalla Benahi Kerusakan Negara
Next articleDihadapan Pengurus HIPMI Jatim, LaNyalla Paparkan Tiga Kunci Sukses Sebagai Pengusaha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here