Kontrak Putus, Sopir Angkutan Pelajar Geruduk DPRD Trenggalek

Trenggalek, PONTAS.ID – Paguyuban sopir angkutan pelajar geruduk kantor DPRD Trenggalek. Hal ini terjadi lantaran kontrak kerja yang diputus. Mereka menuntut agar Pemerintah Daerah bisa memberikan kontribusi di tahun anggaran berikutnya.

 

“Dengan kedatangan dari paguyuban angkutan pelajar yang mengeluh karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Melihat yang pertama dari sisi anggaran dan kedua memang kita ada diposisi belum bisa mengaktifkan kembali angkutan pelajar ini,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi, Selasa (12/10/2021).

Sampai saat ini angkutan pelajar belum dioperasikan, kata Pranoto tak lain karena Trenggalek masih masuk level 3 Covid-19. Sehingga pembelajaran tatap muka belum sepenuhnya dilakukan.

“Yang menjadi bahan pertimbangan adalah Pemerintah Daerah belum menganggarkan angkutan pelajar itu. Jadi mereka bisa dikatakan terdampak akibat pandemi Covid-19 ini,” imbuhnya.

Diharapkan di tahun 2022, Pemerintah Daerah bisa menganggarkan bagi paguyuban angkutan pelajar. Dan ini tentu saja bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya bagi paguyuban sopir angkutan pelajar.

“Karena kita paham ada sebagian dari paguyuban sopir angkutan pelajar ini masih dibiayai perbankan. Kita juga akan membantu yang ada kaitannya dengan pembiayaan angkutan pelajar itu. Sehingga aspirasi teman-teman tadi akan kita akomodir untuk menjadi prioritas pemerintah di tahun anggaran berikutnya,” jelas Pranoto.

Pranoto mengungkapkan jika selama ini Pemerintah Daerah masih memiliki keraguan, mengingat sekolah belum dibuka sepenuhnya.

Sementara itu, perwakilan paguyuban angkutan sekolah yang mengaku bernama Sadar menginginkan agar DPRD mau memfasilitasi paguyubannya. “Kita hanya ingin dewan itu memberikan fasilitas kepada kita. Mengingat sejak bulan Maret lalu sudah tidak beroperasi. Sedangkan kita sendiri masih memiliki tanggungan di bank. Lalu bagaimana nasib kami ketika diliburkan selama ini,” katanya.

Ia menjelaskan jika sistem kontrak yang dijalani selama ini tidak terlalu detail. Sedangkan untuk sistem penggajiannya hanya diberikan selama hari aktif.

“Nominalnya kalau di Munjungan itu Rp. 175 sekali pulang-pergi per 1 kendaraan. Bahkan mulai Maret itu kontrak kita sudah diputuskan secara resmi oleh Pemerintah Daerah,” tutur Sadar.

Sedikitnya ada 35 angkutan pelajar yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Mau tidak mau, dari bulan Maret diberhentikan, semua pemilik angkutan harus berputar otak untuk tetap menanggung kewajibannya di bank.

“Karena kita tau dari yang dulu kita pakai mobil kecil, harus menggunakan mobil besar agar pelajar yang dibawa bisa lebih banyak,” pungkasnya.

Oleh karen itu, pihaknya sangat berharap kedepannya paguyuban angkutan pelajar bisa menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran. Sehingga dampak pandemi ini tidak begitu membebani masyarakat khususnya bagi paguyuban angkutan pelajar di Trenggalek ungkapnya.

Penulis: saelan

Editor: Fajar Virgyawan Cahya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here