Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi yang valid dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Pasalnya, peningkatan kasus positif maupun kematian akibat Covid-19 terus meningkat dan Indonesia kini menjadi episentrum Covid-19 di Asia Tenggara, bahkan dunia.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa positif harian masih mencapai 35.867 kasus dan kematian harian mencapai 1.747 kasus pada Rabu (4/8/2021).
Angka tersebut semakin menambah total kasus positif Covid-19 yang kini telah mencapai 3,53 juta kasus dan total meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 100.036 kasus.
Syarief Hasan menilai, kasus harian yang semakin tinggi dan melewati positivity rate maksimal menunjukkan tidak ada kemajuan dalam menangani Pandemi Covid-19.
“Pemerintah selalu mengatakan Covid-19 masih terkendali, sudah melandai, namun data menunjukkan positivity rate masih 24,1%, nyaris lima kali lipat dari batas maksimal yang ditetapkan oleh WHO sebesar maksimal 5%,” katanya, Jumat (6/8/2021).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu pun mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas yang adil dan proporsional.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan tetap humanis dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kesehatan dan pemutusan laju penyebaran Covid-19 di atas persoalan lainnya,” ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan juga mendesak agar pelaksanaan PPKM Berlevel di berbagai wilayah dievaluasi. “Kita melihat bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan di dalam penanganan Pandemi Covid-19, baik kasus positif maupun kematian. Pemerintah harus evaluasi pelaksanaan PPKM di daerah sehingga dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah berhati-hati terhadap munculnya varian baru Covid-19. “Setelah baru varian Delta, kini muncul lagi varian Delta Plus yang ditetapkan oleh WHO. Pemerintah harus berhati-hati sehingga tidak ada pintu masuk bagi varian baru yang disinyalir menyebar lebih cepat. Pelarangan masuknya WNA yang telah dilakukan Pemerintah harus benar-benar diterapkan dan pengawasan yang ketat di lapangan,” terangnya.
Ia juga mendorong agar program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. “Lewat vaksinasi, kita berusaha membentuk herd immunity sehingga penyebaran dapat ditekan. Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target 70% secara nasional dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat tentang urgensi nya vaksinasi,” tegasnya.
Bekas Menkop dan UKM ini juga mendorong Pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial. “Pemerintah harus segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, sehingga PPKM dapat berjalan optimal karena kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi. Kami dari Partai Demokrat juga akan terus ikut andil di dalam membantu masyarakat yang terdampak melalui program-program sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tandasnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
