AHY-Ibas Kritik Negara Atas Covid-19, Aktivis: Pemerintah Harus Siap Terima Koreksi

Jakarta, PONTAS.ID – Dua Pangeran Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan dan kritik yang cukup keras kepada pemerintah.

Keduanya mempertanyakan kemampuan negara dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Mereka  mengkhawatirkan rakyat tidak bisa diselamatkan dan Indonesia menjadi bangsa yang gagal dalam menangani pandemi Covid-19.

Senada dengan keduanya, Aktivis Demokrasi DKI Jakarta, Alkautsar mendukung dan membenarkan pernyataan tersebut. Menurut dia, kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini memang cukup memprihatinkan. Penyebabnya, penyebaran virus mematikan itu belum mampu dikendalikan oleh pemerintah.

“Tidak salah itu, statement Mas Agus dan Mas Ibas benar dan patut didukung, kondisi pandemi di negara kita makin hari makin mengkhawatirkan, pemerintah terbukti tidak mampu mengatasinya,” ujarnya, Jumat (9/7/2021).

Untuk informasi, berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada Kamis 8 Juli 2021 ini terdapat penambahan 38.391 kasus baru Covid-19.

Artinya, sejak Maret 2020 sampai saat ini kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 2.417.788 kasus.

Selain itu, dari data yang sama ada juga penambahan kasus kematian akibat Covid-19. Pada 8 Juli 2021 ini ada 852 pasien yang meninggal dunia. Dengan kata lain, sudah 63.760 orang Indonesia yang harus meregang nyawa lantaran terpapar virus ini.

Alkautsar menegaskan, dengan lonjakan kasus yang masih cukup tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah sudah gagal dalam mengantisipasi penyebaran virus corona ini.

Apalagi, tambahnya, pandemi ini sudah berlangsung selama satu tahun lebih.

“Seharusnya pemerintah meminta maaf karena tidak mampu menyelematkan rakyat dari Covid-19 dan mengakui telah gagal dalam mengendalikan persoalan ini,” tegas pemuda asal Aceh yang juga mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) DKI Jakarta ini.

Ditambah lagi, lanjut kader Partai Demokrat ini, akibat pandemi Covid-19 kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga semakin parah.

Awal bulan ini, Bank Dunia telah menurunkan status Indonesia dari kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income) pada tahun 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income) pada tahun 2020.

Dalam catatan Bank Dunia itu, pendapatan nasional kotor atau GNI per kapita Indonesia turun menjadi USD 3.870 pada tahun 2020. Sebelumnya, pada tahun 2019 GNI per kapita Indonesia mencapai USD 4.050.

Menurutnya, turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang berimbas pada sektor ekonomi.

Oleh sebab itu, Ia meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat dan terukur agar tidak menjadi bangsa yang gagal dalam penanganan Covid-19.

“Keselamatan rakyat memang jauh lebih penting, bahkan lebih dari segalanya. Maka dari itu pemerintah harus bekerja sama dengan semua elemen masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Alkautsar juga meminta kepada pemerintah untuk menanggapi serius kritikan dan masukan dari elemen-elemen masyarakat di luar pemerintahan. Sebab, masukan tersebut tentu saja demi kebaikan bersama untuk menyelamatkan rakyat dari serangan mematikan Covid-19.

“pemerintah jangan anti kritik, harus siap menerima koreksi demi kebaikan rakyat,” tutupnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

Previous articleMPR Serukan Kolaborasi untuk Atasi Covid-19
Next articlePerkuat SDM, Pemkab Asahan Gelar Pelatihan Vokasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here