Menteri Sosial Pecat Pendamping PKH di Sergai, Hakim Perintahkan Mediasi

Sergai, PONTAS.ID – Pengadilan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara mulai menyidangkan gugatan Fatmawati (35) terhadap Bupati Sergai sebagai Tergugat-I dan Kementerian Sosial sebagai Tergugat-II.

Pasalnya, penggugat, warga Desa Pantai Cermin ini dipecat sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam sidang perdana yang berlangsung hanya 15 menit ini, Ketua Majelis Hakim Febriani didampingi dua Hakim Anggota, Eko Pratama dan Iskandar Dzulqormain memerintahkan penggugat dan kedua tergugat melakukan proses mediasi.

“Sidang akan dilanjutkan kembali setelah Majelis Hakim mendapat laporan hasil mediasi,” kata Febriani, di PN Sergai, Sei Rampah, Selasa (22/6/2021) siang.

Di persidangan dihadiri kuasa hukum penggugat, Yudi, Plt Kadis Sosial Sergai, Elinda Sitianur didampingi Kabag Hukum, Basaruddin, serta dua perwakilan dari Kemensos RI.

Usai persidangan, Yudi kuasa hukum penggugat, menyebutkan terbitnya surat keputusan pemberhentian Fatmawati yang dikeluarkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos diawali rekomendasi Pemkab Sergai dalam hal ini Dinas Sosial.

“Untuk itulah Bupati Sergai Cq Kadis Sosial sebagai kita jadikan tergugat satu terangnya.
Menurut Yudi, dasar pemberhentian harus jelas tidak boleh hanya sekedar membaca surat-surat rekomendasi yang ditujukan ke Kemensos.

“Mereka menganggap klien kita melanggar kode etik, dengan mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk belanja di salah satu e-Warung tertentu. Kalau dia (Fatmawati) melanggar kode etik, tentu harus digelar sidang etiknya, kan begitu! Tapi sampai hari ini itu belum dilakukan,” terangnya.

Akibat pemecatan ini, Yudi mengaku nama baik kliennya tercoreng di tengah masyarakat, “Sehingga kami melayangkan gugatan perdata ke PN Seirampah dengan harapan, Fatmawati dipekerjakan kembali sebagai pendamping PKH,” bebernya.

Selain itu, pihaknya kata Yudi juga menggugat sebesar Rp.114.500.000 lantaran gaji yang beum diterima Fatmawati sejak Januari belum dibayarkan, “Serta untuk kerugian-kerigian lain yang dialami klien kami,” tegasnya.

Terpisah, Plt Kadis Sosial Sergai, Elinda Sitianur kepada wartawan mengaku tidak mengerti letak kesalahan pihaknya sehingga digugat, “Karena kami sudah mengeluarkan surat perintah tugas (SPT) sesuai aturan,” tegasnya.

Dia menyebutkan bahwa Dinas Sosial harus bekerja sama dengan pendamping PKH, dan menjadi penilai langsung kinerja para pendamping.

“Artinya, kita nilai kinerja mereka bagai mana, itu yang kita sampaikan ke kementerian. Dan kami tidak ada merekomendasikan pemberhentian penggugat,” pungkasnya.

Penulis: Andy Ebiet
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here