Jakarta, PONTAS.ID – Anggota MPR, Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas mengatakan, penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi. Beberapa tokoh di Papua yang sempat ditemuinya, juga sangat berharap dialog akan menuntaskan permasalahan ini.
Yan melihat upaya dialog dan rekonsiliasi dengan GAM yang dilakukan pemerintah berhasil di Aceh.
“Kalau di Aceh berhasil, kenapa di Papua tidak dilakukan pola yang sama. Saya pikir, semua kekacauan ini akan tuntas jika pola itu dilakukan kembali. Saya yakin, mereka yang ada di hutan-hutan dan gunung-gunung akan turun meletakkan senjatanya, menyerahkan diri jika dibuka ruang dialog yang baik untuk semua. Dalam dialog itu, semua pihak terutama KKB akan menyepakati untuk tidak lagi melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat. Tinggal semua memiliki keinginan kuat dengan hati terbuka untuk melakukannya,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Peran TNI Polri dalam Menumpas KKB Papua’ di Media Center MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Sebenarnya, lanjut Yan, masyarakat Papua tidak menginginkan kekerasan ini terus berlanjut dan tidak berkesudahan. yang dikhawatirkan adalah, kekerasan ini akan berlanjut ke generasi selanjutnya.
“Inilah pentingnya dialog. Karena dialog yang baik dan mengakomodir semua pihak akan merubah pola pikir pelaku kekerasan. Jika pola pikir sudah berubah, maka selanjutnya karakter dan perilaku akan mudah sekali dibentuk. Yang menjadi persoalan adalah susahnya mendeteksi otak-otak KKB ini karena mereka ada di luar negeri. Sekarang bagaimana caranya mereka yang ada di luar negeri itu dan KKB yang ada di Papua bisa kita kumpulkan dan dudukan untuk berdialog dengan pusat,” tambahnya.
Yan mengajak semua elemen baik itu pemerintah pusat, daerah, masyarakat Papua, serta pihak KKB untuk kembali memikirkan rakyat dan masa depan mereka.
“Mari kita semua melakukan kesepakatan damai, menyudahi semua pertikaian yang hanya menguntungkan segelintir pihak dengan tujuan mengacak-acak persatuan Indonesia serta mengadu domba antar anak bangsa,” tandasnya.
Senada dengan Yan Permenas juga dikatakan Anggota MPR dari Kelompok DPD, Nono Sampono menegaskan, menangani masalah Papua tidak cukup melalui pendeketan hukum dan senjata. Namun, harus juga melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
“Kesimpulan saya maaf, saya harus katakan menyelesaikan masalah Papua tidak cukup dengan hukum dan senjata,” kata Nono.
Menurut Nono, semua pihak harus jujur melihat persoalan Papua. Otonomi khusus yang telah diterapkan di Papua juga harus dievaluasi sebelum diperpanjang.
“Negara ini sudah memberikan otonomi khusus, di balik ini ada anggaran yang cukup besar dan sekarang walaupun ada polemik kita menghendaki akan ada lagi. Mari kita atur, hangan sampai ada lagi dikorbankan terutama rakyat,” ucap Purnawirawan TNI Angkatan Laut itu.
Lebih lanjut, Nono mendorong semua pihak untuk berperan dalam menyelesaikan masalah Papua.Jangan sampai pemerintah saat ini mewarisi masalah Papua yang berlarut-larut kepada generasi mendatang.
“Jangan warisan yang masa lalu dan sekarang nanti kita limpahkan lagi buat generasi berikutnya. Apalagi dalam keadaan lebih parah, kan itu masalahnya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dave Akbarshah Fikarno mengatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, memang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat sipil Papua.
Aksi pembunuhan yang dilakukan menyasar siapapun baik aparat dan umum. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kelompok bersenjata ini ternyata memiliki kemampuan untuk menyerang dan membunuh perwira tinggi militer yakni, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha yang gugur saat terjadi kontak senjata dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
“Kemampuan mereka tidak main-main. Mereka memiliki skill tempur mumpuni dan didukung oleh persenjataan yang modern. Mereka tidak bisa lagi disebut KKB tapi kelompok separatis teroris. Untuk itu, penanganan yang dilakukan terhadap mereka harus tegas,” katanya.
Namun, Dave mengingatkan bahwa penanganan permasalahan di Papua tersebut harus dilihat dari berbagai sisi secara hati-hati. Sebab, benih-benih penyebab aksi kekerasan karena adanya rasa ketidakadilan serta kurangnya perhatian dari pemerintah pusat yang sudah berlarut-larut tersimpan dan meledak dalam bentuk aksi separatis.
“Tapi, masih banyak masyarakat Papua yang menyikapi kekecewaan tanpa melakukan tindakan kekerasan. Untuk itu, penyelesaiannya mesti dibagi dua tahap. Pertama, tindakan tegas harus dilakukan terhadap kelompok yang melakukan aksi kekerasan sampai pembunuhan. Tahapan kedua dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan SDM. Dua tahap ini harus dilakukan agar upaya-upaya menuju perdamaian di Papua menjadi efektif dan mencapai hasil yang diharapkan,” pungkasnya.
Hadir dalam acara sebagai narasumber, Wakil Ketua DPD RI Letjend TNI Mar (Purn.) Nono Sampono, dan anggota MPR RI Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
