Malang Raya, PONTAS.ID – Banyaknya keluhan masyarakat tentang sistem Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang tidak berfungsi membuat geram anggota DPRD Kabupaten Malang. Ironisnya, tidak berfungsinya ADM tersebut diiringi dengan dua Dinas saling lempar tanggung jawab antara Dinas Kominfo dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malang.
Salah satu anggota Dewan Kabupaten Malang dari Fraksi PPP, Achmad Daniyal mengatakan bahwa keberadaan program digitalisasi desa seharusnya mempermudah akses pelayanan di Kabupaten Malang,
“Ternyata digitalisasi desa tidak berdampak pada masyarakat dalam mengakses pelayanan di Kabupaten Malang, seperti ADM yang berada di setiap Kecamatan ternyata sebagian besar belum beroperasi karena jaringannya belum ada,” katanya kepada pontas.id, Kamis (22/4/2021).
Diungkapkannya, dari 16 Kecamatan yang memiliki ADM, hanya ada dua ADM yang berfungsi dengan baik, yang lainnya mangkrak
“Saat saya berkunjung ke desa-desa yang telah teraedia ADM di setiap Kecamatan, ternyata hanya dua Kecamatan yang berfungsi yaitu di Kecamatan Pakisaji dan Bululawang,” ungkapnya
Dengan tidak berfungsinya ADM tersebut, pihaknya mencoba berkoordinasi, ternyata di dua instansi yang berwenang untuk mesin ADM tersebut malah saling lempar tanggung jawab.
“Saat kami mnghubungi Diskominfo, mereka bilang ADM milik Dispendukcapil, sedangkan pihak Dispendukcapil saat di konfirmasi, mereka bilang hanya menyediakan alatnya sedangkan jaringan internetnya wewenang Diskominfo. Kalau mereka saling lempar, bagaimana nasib pelayanan ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut pihak kecamatan, mesin ADM tersebut hanya dikirim ke kecamatan tanpa pernah diajak koordinasi
Dengan adanya temuan di lapangan, pihaknya beranggapan bahwa untuk instansi terkait telah melakukan pembohongan.
“Berarti instansi itu telah membohongi Bupati, katanya kalau pengurusan Adminduk tidak perlu ke Kepanjen, cukup lewat Kecamatan masing-masing tapi kenyataannya, tidak begitu kan?,” tukasnya.
Dijelaskannya, selain permasalahan mesin ADM, pihak Diskominfo sendiri tidak pernah datang saat sosialisasi digitalisasi di setiap Kecamatan
“Yang membuat kita kesal, saat sosialisasi Digitalisasi Desa pihak Diskominfo selalu tidak pernah datang atau tidak mau datang,
Baik itu Kepala Dinas ataupun staffnya. Bupati supaya mengerti kalau bohongi,” jelasnya.
Ia berharap, agar bupati segera menyelesaikan permasalahan ini supaya program terkait pelayanan dapat berjalan sesuai harapan.
“Saya minta Bupati Malang segera menindaklanjuti keluhan masyarakat tentang pelayanan kependudukan, supaya program pelayananan publik dalam berjalan sesuai Harapan,” pungkasnya.
Penulis : Nes/Bagus Y.
Editor  : Fauzi/Agus DC.
