Kapolri Larang Pemberitaan Kekerasan, Ini Penjelasan Polri

Jakarta, PONTAS.ID – Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, aturan peliputan yang bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam pemberitaan hanya untuk internal Polri.

Hal ini disampaikan Rusdi menyusul Surat Telegram Kapolri yang ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan yang diteken oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono pada 5 April 2021.

“Itu untuk internal Polri,” jelas Rusdi di Mabes Polri, Selasa (6/4/2021).

Rusdi menegaskan, surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala bagian humas yang ada di wilayah hukum kepolisian untuk dijadikan pedoman dalam keterbukaan penyampaian informasi publik.

“Ditujukan kepada Kabid Humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal,” kata Rusdi.

Adapun 11 point telegram Kapolri itu berbunyi:

  1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis;
  2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana;
  3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
  4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta persidangan;
  5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;
  6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yg diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;
  7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur;
  8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku;
  9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang;
  10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten; dan
  11. Tidak menampilkan gambar secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Sebelumnya, Polri membuat larangan kepada media massa agar tidak menyiarkan upaya dan tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya di seluruh Indonesia yang tertuang di dalam Surat Telegram bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 tanggal 5 April 2021 itu.

Telegram ini pun akhirnya mendapat respon negatif dari berbagai pihak.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Riana Agustian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here