Kepulauan Riau PONTAS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator dan Kemaritiman terkait dengan pengutan retribusi di pelabuhan ada di Kepri.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan semua potensi yang ada di wilayahnya tentunya dengan dukungan dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, kekuatan fiskal akan digunakan dengan semaksimal dan seefisien mungkin untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Kepulauan Riau demi investasi yang berkelanjutan agar seluruh wilayah Kepri lebih kompetitif.
Menyinggung masalah penentuan titik labuh jangkar, Ansar bilang, pihaknya sudah berkali-kali melakukan koordinasi, sehingga semulanya ada 18 titik labuh jangkar akhirnya dengan bantuan kemenko Maritim maka ditetapkan kawasan-kawasan potensi jasa labuh jangkar ini jadi 6 titik potensial.
“Hari ini empat lokasi akan kita launching pungutan perdana labuh jangkar kembali yaitu pada area Labuh jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan Perairan Karimun,” jelasnya, Rabu (10/3/2021).
Menurutnya, ini adalah usaha ekstensifikasi sumber pungutan baru bagi pendapatan asli daerah. Apalagi, hitung-hitungan dari hasil retribusi dilakukan di perairan Galang, karena Nipah dan Galng ini, merupakan perairan yang sudah eksis untuk kegiatan labuh jangkar, pemprov masih memperoleh untuk hitungan menyeluruh dengan total 1.974.543 GT/ bulan atau 65.818 GT/hari.
“Dari situ Kepri baru mendapatakan pendapatan 42 juta perhari, 1,3 milliar perbulan maka kemungkinan baru mendapatkan perolehan pertahun itu 15 milliar rupiah lebih.Akan tetapi dengan tambahan lokasi yang akan kita luncurkan hari ini, kita punyai target 1 tahun untuk setiap hari, kapal yang menggunakan fasilitas labuh jangkar ini, target kita bisa mencapai 1 juta GT sehingga perhari kita mendapatkan pendapatan Rp700 juta sehingga 1 tahun kita bisa memperoleh pendapatan retribusi plus minus Rp200 millar rupiah,” katanya.
Namun demikian, Ansar optimis, dari hitung-hitungan tersebut bisa capai. Terlebih baik Pemprov Kepri maupun Pemerintah Pusat mendorong para mitra kerja pada kawasan-kawasan jasa labuh ini untuk terus melakukan ekspansi pasar, membangun jaringan pasar yang lebih luas memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Kita yakin setiap hari kapal-kapal yang berlalu-lalang, kata orang Melayu, di depan Singapura, Batam dan Bintan itu rata-rata 350 sampai 400 kapal masing-masing 500 GT. Kalau 5 sampai 10 persen saja mereka berlabuh di kawasan labuh jangkar kita maka Rp200 miliar itu akan bisa kita capai,”tegasnya.
Ia menjelaskan, maraknya kapal-kapal berlabuh dikawasan dianggap liar seperti di depan perairan Berakit, atau di depan pulau Telang dan di beberapa wilayah lainnya nanti akan ditertibkan dan diwajibkan setiap kapal agar berlabuh ditempat sudah ditentukan.
“Oleh Karena itu, setelah ini kita akan menindaklanjuti rapat untuk membentuk Tim Satgas atau Tim Koordinasi bersama Bakamla kemudian Pengkogabwilhan, Danlantamal dan Polairud dan stakeholder terkait untuk membentuk tim bersama agar kapal-kapal yang hari ini berlabuh di kawasan-kawasan di luar kawasan jasa labuh kita giring mereka agar melabuhkan kapalnya di kawasan labuh jangkar yang sudah kita tetapkan,” terangnya,
Ansar menilai, dalam kebijakan anggaran, pihaknya akan menggunakan prinsip-prinsip Tight Money Policy atau pengetatan ikat pinggang. Hal ini agar optimalisasi pembangunan daerah dapat dilakukan sungguh-sungguh.
“Kami juga sedang merestrukturisasi APBD. Kita mencoba lakukan terus intensifikasi pemungutan lebih baik. Kami berharap kalau hari ini baru 30 persen lebih mungkin kontribusi PAD terhadap APBD kami mudah-mudahan ke depan bisa meningkat bisa mencapai lebih dari 50 persen. Itu menandakan daerah ini mampu mengoptimalisasi potensi daerahnya secara optimal. Yang pasti dalam pengolaan pendapatan ini, speednya harus lebih cepat, jangan sampai dukungan sudah dari Pemerintah Pusat namun kitanya yang lambat dalam pelaksanaannya,” tandasnya.
Usai mendengarkan penjelasan Gubernur Kepri terkait dengan kawasan labuh jangkar. Penasehat Kemenko Maritim dan Investsi, Marsetio menilai jika Pemprov Kepri bisa menjadi provinsi yang kompetitif dari segi pendapatan karena akan bisa menambah bagi pendapatan asli daerah.
“Dulu sebelum ada kebijakan labuh jangkar, orang ngurus namanya PKKA (Perizinan Kepengurusan Kapal Asing ) izinnya 5-7 hari, sekarang hanya 1 jam online sehingga sudah banyak kemudahan-kemudahan. Dan dengan adanya terobosan ini pastinya kami sangat mendukung hal ini, dan dalam waktu dekat akan ditinjau secara langsung oleh Bapak Menko Marves,” tegasnya.
Penulis: Tomson
Editor: Luki Herdian
