Kemitraan Strategis Membentuk UMKM Berdaya Saing, Modern dan Bereformasi

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi upaya Pemerintah untuk membangkitan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kemitraan strategis dengan usaha-usaha besar.

Hal ini merupakan langkah penting untuk mendorong transformasi ekonomi yang bertujuan UMKM dapat masuk dalam global value chain sehinngga berdampak pada peningkatkan peluang UMKM menjadi naik kelas, dari kecil menjadi menengah, menengah ke besar.

“Upaya ini strategi menaikkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif dan dapat meningkatkan kualitas produk lebih baik. Nantinya dapat memotivasi untuk merubah dari sisi pangemasan, desainya lebih baik, manajemen, lebih bankable serta dapat belajar dari perusahaan-perusahaan besar domestik dan asing menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan merata,” katanya dalam siaran pers, Rabu (20/01/2021).

Melansir berita penandatanganan kerja sama Kemitran strategis (56 usaha besar 29 PMA dan 27 PMDN dengan 196 UMKM) pada Senin (18/01/2021) UMKM dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan  upaya pengembangan kemitraan usaha besar yang diamanatkan oleh UU 11/2020 bertujuan menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan merata.

“Upaya ini kita harapkan ditemukan pola relasi yang saling menguntungkan antara usaha besar dan UMKM,“ tuturnya.

Lebih lanjut Azis menjelaskan, kerjasama kemitraan strategis ini lebih lanjut perlu memiliki Komitmen UMKM untuk meningkatkan tata kelola manajemen serta kualitas Koperasi dan UKM sehingga dapat lebih memiliki daya saing.

“Bagi Usaha-usaha besar untuk menyerap produk-produk hasil UMKM memberikan bantuan permodalan, peningkatan kapasitas produksi dan mutu produk, serta ruang pemasaran produk UMKM” jelasnya.

Pemodelan proses bisnis pengadaan mayoritas kebutuhan oleh BUMN yang terintegrasi dengan produk berasal dari UMKM, dimana penyerapan produk UMKM kualitas baik akan mensubstitusi barang impor. UMKM agar segera mendaftarkan produknya ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

“Hal ini guna mempercepat dan mempermudah kementerian dan lembaga (K/L) dalam membeli dan menggunakan produk UMKM sebagaimana telah dianggarkan dalam Anggaran APBN 2021 sebesar Rp 321 Triliun untuk K/L membeli Produk-produk hasil UMKM,” tutupnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: R Mauladiy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here