Simpang Siur Draf UU Cipta Kerja, Begini Kronologisnya

Azis Syamsuddin bersama Pimpinan Baleg dan Ketua Fraksi DPR RI Saat Jumpa Pers
Azis Syamsuddin bersama Pimpinan Baleg dan Ketua Fraksi DPR RI Saat Jumpa Pers

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin angkat bicara perihal masalah draft UU Cipta Kerja belum lama telah disahkan oleh DPR-Pemerintah melalui rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020.

Azis menuturkan, sebagaimana diketahui RUU ini merupakan usul Pemerintah yang diajukan kepada DPR dengan Surpres No: R-06/Pres/02/2020 Tanggal 7 Februari 2020 dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR melalui Surat Pimpinan DPR Nomor: PW/04777/DPR RI/IV/2020 tanggal 3 April 2020 menugaskan Baleg untuk melakukan Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja bersama Pemerintah.

“Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dimulai pada saat Rapat Kerja antara DPR dengan Pemerintah yang dilakukan pada tanggal 14 April 2020,” kata Azis dalam jumpa pers bersama pimpinan Baleg serta Ketua Fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/10/2020).

Azis melanjutkan, rapat panja dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja dimulai pada tanggal 20 Mei 2020 dan dilakukan secara kontinue sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020, berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) kali rapat Panja.

“Berdasarkan sistem penomoran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), RUU Cipta Kerja terdiri dari 7.197 DIM,” ujar politikus Golkar ini.

Bekas Ketua Komisi III DPR mengatakan, panja juga telah melakukan RDP/RDPU dengan pihak-pihak terkait sebanyak 9 (sembilan) kali rapat, dan 4 (empat) kali Rapim. Dengan demikian Rapat Panja dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja telah dilakukan sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali.

Lebih lanjut Azis menjelaskan, sistematika RUU Cipta Kerja sebagaimana yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 terdiri dari 15 Bab dan 186 pasal.

Terlebih, proses tersebut telah dilalui sampai akhirnya ke Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan pada tanggal 5 Oktober 2020.

“Perlu kita ketahui Bersama menurut Pasal 20 ayat 5 UUD 45. Proses pembahasan di Baleg sesuai dengan Mekanisme melalui Rapat Kerja, Rapat Panja, Rapat Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, serta yang tidak kalah pentingnya adalah Rapat dengar Pendapat Umum dengan berbagai pihak,” terangnya.

Azis menambahkan, Presiden diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menandatangani pengesahan RUU, namun sebelum itu ada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang bahwa RUU dikirim kan ke Presiden paling lama 7 hari kerja, oleh karena itu DPR masih memiliki waktu sampai dengan esok untuk mengirimkan RUU tersebut.

“Saat ini RUU tersebut telah siap untuk dikirim dan untuk selanjutnya mendapatkan tanda tangan presiden. Serta perlu diketahui bahwa apabila ada hal-hal kekeliruan dalam teknis dan redaksional, maka secretariat negara masih dimungkinkan untuk mengoreksi namun dengan persetujuan dan klarifikasi dari DPR,” tandasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here