Jakarta, PONTAS.ID – Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial/bansos yang belum tepat sasaran, dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK melalui aplikasi Jaga Bansos per 5 Juni 2020, ada 118 keluhan terkait penyaluran bansos.
Untuk itu politisi Partai Golkar ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah/Pemda segera memperbaiki manajemen penyaluran, serta mengecek dan menindaklanjuti laporan tersebut, dan segera memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dikeluhkan.
Seperti pelapor sudah didaftar namun tidak menerima bansos, jumlah bantuan dana diterima kurang dari seharusnya diberikan, bansos tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, adanya penerima fiktif, laporan mengenai adanya warga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu, kualitas bansos yang diterima buruk, dan yang seharusnya tidak menerima bansos, tetapi memperoleh bansos.
“Saya mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bansos, melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS, dan verifikasi data yang dilakukan berjenjang dari RT, RW, hingga provinsi,” kata pria akrab disapa Bamsoet, Selasa (9/6/2020).
Bamsoet juga mendorong KPK terus meningkatkan dan memaksimalkan aplikasi Jaga Bansos untuk mencegah korupsi, khususnya pada bansos, sehingga bansos dapat tersalurkan tepat sasaran.
“Saya juga mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan, agar penyaluran bansos dapat dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tandasnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Hendrik JS
