Jakarta, PONTAS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa data yang dihimpun dalam Sensus Penduduk 2020 online dilindungi dan tidak akan bocor.
BPS menargetkan sebanyak 22,9 persen responden atau 18 juta keluarga dari SP 2020 online yang diadakan mulai 15 Februari hingga 31 Maret 2020.
Menurut Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Muchammad Romzi, BPS sangat mengedepankan keamanan data individu.
Adanya captcha dan password merupakan proses agar data penduduk tidak bocor. Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NoKK) saja, tidak ada data pribadi yang bisa diakses.
“Kalau ada yang iseng dapat NIK dan KK, data SP online yang sudah diisi, tidak bisa dilihat tanpa password,” ujar Romzi dalam keterangan pers, Jumat (13/3/2020).
BPS mengedepankan keamanan dengan membatasi perangkat yang dapat digunakan untuk sensus. Tidak semua perangkat yang biasa digunakan masyarakat untuk online dapat digunakan untuk mengisi SP. Beberapa yang direkomendasikan adalah Chrome, Mozilla Firefox, Opera dan Safari yang termutakhir.
“Ada teknologi untuk mengamankan transfer data dari browser ke server. Kalau browser tidak update, atau browser bawaan di ponsel tidak bisa, karena kita khawatir ada data yang dikirim terintervensi dan diambil oleh yang tidak bertanggung jawab,” jelas Romzi.
Selain itu, terdapat security network dan anti DDOS yang dipasang supaya perilaku aneh mirip seperti bot (mesin) dari luar bisa di block. Lalu pemblokiran akses internasional, karena sensus hanya untuk WNI dalam negeri dan WNA yang tinggal minimal setahun atau berencana menetap dalam waktu minimal satu tahun.
Namun, Romzi mengakui bahwa sensus online ini bukan tanpa kendala. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya data ini. Selain itu, banyak yang masih belum percaya dengan keamanan dari formulir online. BPS menegaskan bahwa upaya pengamanan sistem dilakukan sepenuhnya agar data tidak bocor.
Berbagai sosialisasi telah dilakukan BPS untuk mencapai target sensus penduduk online. Sosialisasi untuk SP 2020 online ini telah dilakukan secara massif di media sosial, media cetak, dan media digital. Selain itu, BPS juga bekerja sama dengan kementerian dan Lembaga, pemda serta kampus untuk memastikan seluruh pihak melakukan sensus secara online.
Kemen PAN RB merupakan salah satu kementerian yang mewajibkan pegawainya melakukan sensus secara online. Kemudian sebanyak 35 gubernur serta 325 bupati dan wali kota telah menggerakkan wilayahnya untuk mengisi sensus online.
Seperti di Bali, pegawai negeri di sana diwajibkan mengisi sensus online kemudian melaporkan bukti partisipasi sensus agar bisa dipantau oleh pemerintah daerah setempat. Di Riau, pemerintah provinsi juga melakukan monitor bagi pegawai negeri untuk mengikuti sensus online.
“Jadi target 23 persen itu optimis bisa tercapai. Tapi sebenarnya segment utama adalah masyarakat yang mobilitas tinggi atau privasi yang ingin dihargai, dan itu tidak banyak,” ujar Romzi.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
