Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VIII DPR, Ina Amania mendorong pemerintah melalui Kemenlu dan Kemenag agar terus berusaha menyakinkan Pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga Indonesia untuk umroh.
“Hal yang berat memang mengingat Pemerintah Saudi berusaha melakukan tindakan preventif. Namun Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama terus kita dorong agar bergerak cepat memastikan hak para jamaah umrah bisa didapatkan,” kata Ina di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta untuk tidak ada pungutan liar bagi jamaah maupun calon jamaah yang akan berangkat.
“Jangan sampai ada potongan biaya karena masalah ini (penangguhan keberangkatan). Saya wanti-wanti jangan ada pungutan liar diluar ketetapan biaya layanan umrah. Hak jamaah tetap, tidak boleh ada yang berubah,” tambahnya.
Mengingat banyak jamaah yang tidak jadi berangkat menunaikan ibadah umrah akibat kebijakan tersebut, Ina Amania juga meminta Kementerian Agama untuk bergerak meminta Pemerintah Arab Saudi untuk bisa mendapat kepastian jadwal baru keberangkatan.
“Saya minta Kementerian Agama gerak cepat. Pastikan masalah penangguhan ini sampai kapan. Yang perlu reschedule bisa segera berangkat, yang akan berangkat juga dapat kepastian. Ini kan soal ibadah, jadi gak bisa main-main” pungkasnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Idul HM
