Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah melalui Bappenas sudah mengumumkan pemindahan ibukota dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan pada tahun 2024.
Ekonom INDEF, Eko Listyanto, berharap dengan keputusan itu jangan hanya sebatas rencana di atas kertas alias wacana semata.
“Harusnya tidak lagi di atas kertas, sudah ada rapat terbatas, presiden juga sudah ada kunjungan lapangan. Artinya kalau berhenti di wacana seharusnya agak aneh sebetulnya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Eko menilai, keberhasilan rencana pemindahan ibu kota dapat dilihat dari keseriusan pemerintah. Menurutnya pembahasan di rapat terbatas dan pengecekan lapangan menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah, sehingga pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa sudah bisa dilakukan.
“Kalau ini sudah ratas, presiden juga sudah statement, lalu meninjau, kalau berhenti di situ tentu dikatakan buat daerah yang potensi sangat sayang, pasti kecewa dengan itu,” tutur Eko.
Tunggu Jokowi
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan soal lokasi persis di wilayah Kalimantan mana ibukota akan berada menunggu penjelasan resmi dari Presiden Jokowi.
“Tahun ini (penetapan). Jadi nanti presiden sendiri yang akan menentukan. Iya, justru lokasinya (yang akan diumumkan),” tutur Bambang.
Sebagai informasi, ada 2 provinsi di Kalimantan yang menjadi calon kuat lokasi ibu kota baru yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Sebelumnya Jokowi juga sudah mengunjungi Kalteng dan Kaltim untuk menjajaki lokasi ibu kota baru.
Merespons soal dua provinsi itu, Bambang sekali lagi menegaskan keputusan lokasi ibu kota baru ditetapkan Presiden Jokowi.
“Semuanya masih kita pertimbangkan, tapi kamu lihat detailnya nanti presiden akan memutuskan berdasarkan hasil kajian kita,” terang mantan Menteri Keuangan itu.
Terkait dengan soal anggaran pemindahan itu sendiri, Bambang berpendapat pemerintah membutuhkan dana besar hingga mencapai ratusan triliun rupiah.
Butuh Rp 466 Triliun
Estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa diprediksi Bambang bisa mencapai Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Bambang juga menjelaskan ada skenario kota lebih kecil sebagai alternatif, nilai investasinya pun lebih rendah sebesar Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar.
“Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar,” terang Bambang.
Pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber, Bambang menyebutkan mulai dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN, hingga proyek swasta murni.
Nantinya, APBN khusus infrastruktur inti digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan baru. Lalu skema KPBU untuk fasilitas sosial, proyek BUMN untuk infrastruktur utama, dan proyek swasta murni untuk properti dan fasilitas komersial.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Risman Septian
