Pembatasan Diskon Tarif Ojol Sehatkan Dunia Usaha

Jakarta, PONTAS.ID – CEO Bonceng, Faiz Noufal mendukung wacana pemerintah untuk membatasi pemberian diskon tarif ojek online (ojol). Dukungan terhadap pembatasan diskon diutarakan demi menjaga sehatnya persaingan usaha antar penyedia aplikasi jasa ojol.

“Saya mendukung pemerintah untuk mendewasakan industri ini dalam jangka panjang, supaya industri secara keseluruhan terjadi persaingan yang sehat,” tutur Faiz di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Seperti diketahui, sebagai salah satu daya pikat ke konsumen di tengah penetapan tarif baru banyak aplikasi penyedia transportasi online memberikan banyak diskon ke masyarakat. Tak jarang dari mereka memberikan diskon 50 persen dari tarif normal atau bahkan mematok tarif hanya Rp 1 saja untuk sekali perjalanan.

Faiz mengungkapkan, pemberian diskon memang merupakan hak dari masing-masing perusahaan. Namun ia berpandangan, pemberian diskon jor-joran yang acap kali diberikan perusahaan layanan aplikasi transportasi online mengarah pada predatory pricing.

“Sebenarnya terkait diskon itu bergantung dari masing-masing perusahaan. Cuma pemerintah dalam hal ini bisa untuk melindugi driver, konsumen atau untuk menjaga kondisi pasar supaya sehat memberikan satu regulasi,” katanya.

Faiz melanjutkan, jika monopoli benar maka ia memprediksi akan ada salah satu kompetitor tersingkir. Situasi ini, kata dia dapat dimanfaatkan oleh yang bertahan untuk menaikkan harga.

“Sehingga yang bersangkutan bertahan akan lebih mudah memutuskan itu saat tak ada lagi kompetitor, karena tak khawatir konsumen berpaling,” tutur Faiz.

Tak Jadi Masalah

Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai diskon tarif transportasi daring seharusnya tidak menjadi masalah. Hal ini menyusul wacana Kementerian Perhubungan yang akan melarang diskon tarif ojek online (ojol).

“Diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah. Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA),” kata Tulus dalam keterangan pers.

Tulus menjelaskan ketentuan tarif sudah terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Ia mengatakan aturan tersebut menerangkan tentang ketentuan tarif transportasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi.

“Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. Kalau diskonnya bermain di antara ambang tarif batas bawah-tarif batas atas itu tidak masalah. Tidak ada yang salah dengan diskon selama masih di rentang tarif batas bawah-tarif batas atas. Sebab, diskon salah satu daya pikat konsumen,” katanya.

Menurut Tulus, akan menjadi persolan ketika terdapat operator yang memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub dengan mematok di bawah TBB. Hal tersebut bisa menjurus pada persaingan tidak sehat.

“Di sinilah tugas Kemenhub untuk melakukan pengawasan jangan sampai diskon yang diberikan keluar dari rentang tarif batas bawah-tarif batas atas. Kemenhub wajib memberikan sanksi kepada operator yg memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub tersebut,” katanya.

Tulus mengatakan munculnya rencana pelarangan diskon di ojek online patut diduga bahwa pemerintah (kemenhub) dalam posisi gamang untuk mengatur ojek online Menurut Tulus, adanya Keputusan Menhub yang sudah ada sudah cukup untuk memberikan patokan soal tarif.

“Kemenhub tak perlu turun tangan untuk membuat aturan soal diskon. Yang perlu diperketat adalah aturan soal standar pelayanan minimal bagi ojek online khususnya yang berdimensi keselamatan. Sebab sejatinya dimensi keselamatan pada ojol sangat rendah,” tuturnya.

YLKI pun meminta operator dan partnernya untuk konsisten dan mematuhi regulasi tersebut, agar diskon yang diberikan tidak melanggar tarif batas bawah. YLKI pun meminta Kemenhub konsisten dalam pengawasan baik terkait implementasi tarif tarif batas atas dan tarif batas bawah, dan juga terkait standar pelayanan yang berdimensi keselamatan (safety).

Penulis: Luki Herdian

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here