Pakar Minta Pemerintah Tetapkan Status Ojol

Transportasi Online Gojek

Jakarta, PONTAS.ID – Pendiri lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Hendri Saparini, menilai pemerintah perlu menetapkan status transportasi ojek online yang akhir-akhir terus menuai polemik.

Hal itu agar setiap kebijakan yang diambil untuk mengatur ojek online di Indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa masalah yang berkepanjangan.

Terakhir, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan bakal menerbitkan regulasi untuk membatasi pemberian diskon tarif transportasi daring bagi para pengguna.

Hendri mengatakan, sebelum kebijakan tersebut diambil, Kemenhub harus memastikan alasan kebijakan itu secara jelas, tanpa memihak konsumen, pengemudi, ataupun aplikator.

“Ini bicara masalah harga. Jadi ada suplai dan demand. Ini bisnis digital dan tidak bisa gunakan referensi bisnis riil. Model investasi juga berbeda. Nah, sekarang apa poin dari pemerintah untuk membatasi diskon tarif?” kata Hendri di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Hendri mengatakan, memang, menentukan kebijakan pembatasan tarif ojol bukan perkara mudah, apakah pemerintah harus membatasi atau melarang sepenuhnya.
Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah harus melihat siapa kompetitor dan berapa jumlah kompetitor dalam bisnis transportasi daring.

Selain itu, Core Indonesia menilai, status ojol saat ini perlu diputuskan apakah akan menjadi transportasi publik atau tidak. Sebab, kasus yang terjadi di Indonesia cukup berbeda dengan negara-negara lain yang menghadapi dinamika masalah transportasi.

Pemerintah, kata Hendri, harus tetap berdiri di tengah tanpa memihak lebih kepada konsumen, pengemudi, serta aplikator.

“Coba kita kaji dahulu, apakah (ojol) bisa jadikan transportasi jangka pendek atau menengah. Apakah bisa ojol bisa dibuat lebih aman, atau tidak? Siapa yang sedang kita selamatkan? Kita harus melihat ke depan,” ujar dia.

Hendri menilai, untuk saat ini, bisa jadi transportasi ojol sangat dibutuhkan masyarakat. Mengingat, sekiar 40 persen masyarakat Indonesia merupakan kategori kelas menengah ke bawah.

Namun, ia menekankan, pemerintah harus memiliki rencana jangka menengah dan panjang ketika nantinya mayoritas masyarakat Indonesia telah naik kelas. Pada tahapan itu, Hendri mengatakan, pemerintah harus menyiapkan transportasi yang lebih aman dan terintegrasi.

Tunggu Regulasi

Disisi lain, VP Corporate Affairs Go-Jek, Michael Reza Say mengatakan pihaknya sedang menunggu isi regulasi yang tengah dirancang Kemenhub bersama sejumlah stakeholder tersebut. Setelah itu, pihaknya baru mencermati dan menelaah aturan-aturan di dalamnya.

“Saat ini Go-Jek masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait pengaturan tarif dan diskon,” kata Michael di Jakarta.

Michael mengungkapkan, apapun aturan yang tengah digodok dan nantinya diberlakukan pemerintah harus dilihat secara komprehensif. Artinya, segala aspek harus ditinjau dan dilihat.

“Harapan kami segala peraturan harus dilihat secara menyeluruh, sehingga dampaknya tetap positif bagi mitra driver, pengguna layanan, dan industri,” ujarnya.

Meskipun demikian, Michael enggan menanggapi lebih jauh wacana pemerintah itu. Terkait diskon yang selama ini diberikan Go-Jek dan Grab, Kemenhub berpandangan diskon besar-besaran yang diberlakukan dan diberikan kepada pengguna transportasi online dinilai justru mematikan aplikator. Pasalnya, aplikator dianggap tidak bersaing secara sehat.

Tidak Perlu Regulasi

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, pemberian diskon tarif untuk transportasi daring, khususnya ojek online (ojol) semestinya tidak menjadi masalah.

YLKI menyatakan, diskon dapat diberikan kepada konsumen selama tarif potongan masih berada dalam rentang tarif batas bawah dan batas atas.

“Seharusnya diskon transportasi online tidak menjadi masalah. Munculnya rencana pembatasan diskon ojol patut diduga pemerintah dalam kondisi gamang untuk mengatur ojol,” kata Sekretaris Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno di Jakarta.

Agus menyampaikan, saat telah terdapat regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan Aplikasi.

Berdasarkan Kepmenhub tersebut, telah dijelaskan ketentuan tentang tarif transprotasi daring berdasarkan biaya batas bawah, batas atas, biaya jasa minimal, serta sistem zonasi tarif.

Oleh sebab itu, menurut YLKI, diskon tidak dapat dibenarkan jika penerapan harga hingga berada di bawah batas bawah yang telah ditetapkan.

“Selama diskon masih bermain di antara batas bawah dan atas, itu tidak masalah. Tapi, yang jadi persoalan ketika ada diskon sampai melewati batas bawah. Itu menjurus pada predatory pricing,” ujar Agus.

Berdasarkan pengamatan YLKI, ketika jam-jam sibuk, tarif transportasi daring akan berada pada level kisaran tarif batas atas. Pada saat jam-jam tersebut, aplikator maupun pihak ketiga sangat diperbolehkan untuk memberikan diskon tarif hingga pada kisaran batas bawah. Agus mengatakan, diskon tetap diperlukan sebagai salah satu daya pikat konsumen.

Regulasi yang telah dimiliki saat ini semestinya sudah cukup untuk memberikan patokan tarif sekaligus mengenai tolok ukur diskon. Kemenhub bahkan telah berhak memberikan sanksi kepada aplikator yang memberikan harga diskon hingga di bawah batas bawah. Sebab, seluruhnya telah diatur dalam Kepmenhub KP 348.

Karenanya YLKI lebih menekankan kepada pengawasan regulator terhadap aplikator dalam menjalankan aturan yang sudah dibuat.

“Kemenhub tak perlu turun tangan untuk membuat aturan soal diskon. Kepmenhub yang sudah ada sebetulnya sudah cukup,” tegasnya.

Sebaliknya, Kemenhub sebagai regulator perlu membuat aturan mengenai standar pelayanan minimal bagi transportasi daring. Hal itu supaya terdapat suatu standar layanan yang sama antar aplikator di Indonesia sehingga konsumen tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Agus pun menambahkan, sejauh ini sebetulnya terdapat masukan dan keluhan terkait tarif transportasi daring saat ini yang dirasa mahal. Khususnya untuk perjalanan jarak pendek. YLKI menilai, Kemenhub juga perlu melakukan evaluasi terhadap ideal tarif transportasi daring saat ini dengan melibatkan aspirasi dari konsumen.

“Tarif perlu melihat kemampuan bayar dan kemauan bayar konsumen. Ini hanya dapat diketahui ketika ada riset langsung ke konsumen,” katanya.

Diketahui, Sopir atau driver ojek online (ojol) meminta pemerintah tidak menghapus diskon atau promo tarif. Menurut driver, lebih baik diatur ambang batasnya.

“Jadi gini ada keterkaitan dengan tarif, jadi memang rencananya Kemenhub (Kementerian Perhubungan) mau nurunin lagi tarif ojek online. Kita nggak setuju. Kalau mengenai potongan promo diskon baiknya diatur ambang batas maksimalnya, bukan dihilangkan,” kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda), Igun Wicaksono di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Dia mengatakan, diskon merupakan ‘bumbu’ untuk menarik maupun mempertahankan pelanggan.

“Karena itu sebagai penarik dan menjaga pelanggan, promo atau pun diskon. Itu mekanisme dari bisnis aplikasinya lah,” tambahnya.

Dia meyakini, jika diskon dihapus maka akan berdampak pada penurunan tarif ojol. Penurunan tarif ini, menurutnya bisa menimbulkan gejolak di lapangan.

Sambungnya, hal ini akan menimbulkan kerugian banyak pihak.

“Kalau dihilangkan nanti ujungnya tarif diturunkan. Itu yang kami tidak setuju. Kalau diturunkan lagi walaupun nilanya kecil akan menimbulkan gejolak di lapangan. Yang gejolak nanti driver online maupun taksi online,” jelasnya.

“Ini akan merugikan semua pihak termasuk Kemenhub sendiri, kalau ada aksi masa memprotes. Itu yang kita tidak diinginkan,” tambahnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Risman Septian

Previous articlePerkuat Tali Silaturahmi, Plt. Bupati Asahan Gelar Halal Bihalal 7 Hari
Next articleTiket Pesawat Mahal, Menkeu Minta K/L Hemat Perjalanan Dinas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here