Swalayan Yang Tak Mau Beli Produk Pertanian Lokal Dikenai Sanksi

Jakarta, PONTAS.ID – Peraturan Daerah (Perda) yang mengwajibkan Swalayan di Bali wajib membeli dan menjual minimal 60% dari total volume yang dipasarkan produk tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan serta peternakan, serta minimal 30% produk industri lokal Bali dari total volume yang dipasarkan.

Tidak hanya berlaku untuk swalayan, Pergub Nomor 99 Tahun 2018 terkait Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali ini juga mewajibkan setiap hotel, restoran dan catering untuk memanfaatkan produk tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan paling sedikit 30% dari volume produk yang dibutuhkan, dan produk peternakan, paling sedikit 30% dari kebutuhan hotel dan restoran, serta paling sedikit 10% dari kebutuhan industri pengolahan.

“Untuk pihak-pihak yang konsisten melaksanakan Pergub ini akan diberikan pernghargaan, sedangkan yang tidak mengindahkan Pergub ini akan diberikan sanksi,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, IB Wisnuardhana saat mengumpulkan dinas yang menangani Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten/Kota se-Bali, di Ruang Rapat Sabha Utama, Denpasar, Jumat (18/1/2018).

Ia mengatakan, untuk produk perikanan lokal Bali dan industri lokal Bali paling sedikit 30% dari volume produk yang dibutuhkan, serta paling sedikit 20% produk industri lokal Bali dari volume produk yang dibutuhkan.

Untuk memastikan pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali bisa berjalan dengan baik, Pemprov Bali melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pihaknya menglaim, terus gencar melakukan sosialisasi dan akan melakukan pembinaan dan pengawasan.

Menurut Wisnuardhana, sosialisasi Pergub yang diluncurkan 7 Januari ini akan dilakukan secara masif. Sebab peraturan tersebut bertujuan menjadikan panduan dalam memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali.

Selain itu, pergub tersebut juga bertujuan untuk memberikan kepastian harga jual, dan mengatur tata niaga terhadap produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali.

Wisnuardhana juga mengatakan dalam upaya mendekatkan petani dengan pengusaha, Pergub ini juga mewajibkan hotel, restoran, catering dan toko swalayan agar bermitra dengan petani, subak, kelompok tani, UMKM dan badan usaha.

Selain itu mereka juga diwajibkan untuk membeli produk pertanian lokal Bali dengan harga paling sedikit 20% di atas biaya produksi dari petani, kelompok tani, subak dan pelaku usaha tani.

Sementara untuk pembayarannya, dalam pergub ini diatur bahwa hotel, restoran, catering dan toko swalayan dalam melakukan pembelian dari petani, pembayaran wajib dilakukan secara tunai. Namun jika melakukan pembelian secara tunda bayar, mereka wajib melakukan pembelian produk pertanian lokal Bali melalui perusahaan daerah.

Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here